DEPOK | KopiPagi : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan dampak polemik penggusuran SDN Pondok Cina 1, Kota Depok, yang berlarut-larut terhadap kondisi peserta didik banyak yang kebingungan, trauma sampai prestasinya menurun.
“Down, trauma, bingung, prestasi menurun, di-bully,” kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidaya usai Komnas HAM mendatangi langsung sekolah tersebut, Selasa (13/12/2022) kemarin.
Aktivis dari LSM Kapok, Kasno menilai Komnas HAM asal bunyi (Asbun), berbicara tanpa data, fakta dan kajian ilmiah, uji secara psikis.
“Baru sekali datang, tanpa kajian dan uji psikis sudah bisa sebut siswa trauma. Komnas HAM itu asbun, hanya cari popularitas, tanpa solusi justru memperkeruh suasana yang hanya mendapat info sepihak dari para ortu yang memang menolak relokasi dan dari sumber yang menunggangi para ortu,” ujar Kasno kepada wartawan di Kota Depok, Kamis (15/12/2022).
Lanjut Kasno, yang menyayangkan Komnas HAM juga tidak memperhatikan sebagian besar anak-anak yang dengan senang hati mau pindah dan bersekolah di SDN Pocin 3 dan 5.
“Yang melanggar hukum dan HAM itu sebagian oknum warga yang memprovokasi sebagian orang tua murid untuk menolak pindah serta menguasai aset milik pemerintah. Mereka menjadikan anak-anak tameng dan membuat aksi demo di sekolah, itu jelas melanggar hukum. Saya pernah ditangkap polisi saat lakukan demo di lahan milik Pemkot Depok dan melampaui batas waktu hingga malam hari. Nah, saya minta aparat kepolisian bertindak tegas untuk menangkap oknum orang tua murid dan oknum anggota dewan yang menguasai 24 jam lahan milik Pemkot Depok,” tegasnya.
Menurut Kasno, intinya ada upaya sebagian oknum warga yang didukung segelintir oknum anggota dewan tidak setuju lahan relokasi SDN Pocin 1 untuk dibangun Masjid Agung.
“Mereka menganggap pembangunan Masjid Agung di Jalan Margonda tidak penting karena sudah banyak masjid. Mereka asbun, terus-terusan memprovokasi dan membuat framing seolah-olah kebijakan relokasi membangun masjid itu telah melanggar HAM dan membinasakan dunia pendidikan, ada penelantaran siswa. Justru para siswa terlantar karena ulah mereka, itu namanya menelantarkan diri sendiri bukan di telantarkan. Sekolah di relokasi dibilang digusur. Mereka menciptakan pembohongan publik,” pungkasnya. *D-tren/Kop.
