Ketum PBNU Gus Yahya : Ada Ganjar Pasti Kelar, Jangan Politisasi Desa Wadas

JAKARTA | KopiPagi : Ketum Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta semua pihak untuk tidak membuat politis kondisi polemik terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Kretum PBNU KH Yahya Cholil Staguf. Foto : Tbn.

Hal itu disampaikan Gus Yahya dalam pidato sambutannya di acara Musyawarah Kerja Wilayah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dan Peringatan Harlah Nahdlatul Ulama (NU) 2022 secara daring di Aula Masjid Agung Jawa Tengah, Kamis.

“Kita tidak perlu tergesa-gesa menjadikan politisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyat, dan sebagainya. Kita tidak boleh berlebihan dalam soal ini,” kata Gus Yahya secara daring di Semarang, Kamis.

Menurut Gus Yahya seluruh pihak harus bersama-sama mencari jalan keluar dan solusi atas persoalan tersebut. Oleh karena itu, NU siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat di Desa Wadas.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah jalan keluarnya; dan Nahdlatul Ulama, insya Allah, akan siap terus hadir mendampingi rakyat dan membantu pemerintah melancarkan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu sendiri,” jelasnya.

Dia juga percaya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menyelesaikan persoalan terkait penambangan batu andesit di Desa Wadas itu dengan baik. Karena, Kabupaten Purworejo mempunyai ikatan emosional dengan orang nomor satu di Jateng itu.

“Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik; dan kalau saya pribadi sangat yakin bahwa ini bisa diselesaikan, karena ini masalahnya dengan tetangga Pak Ganjar yang orang Purworejo,” tukasnya.

Ganjar Pranowo, yang turut hadir dalam acara tersebut, menilai dukungan dari Gus Yahya dan PBNU tersebut menjadi energi tambahan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat Wadas.

“Sehingga nanti, yang pro maupun kontra, sama-sama bisa saling menghargai ; dan kami carikan solusi yang paling bagus,” ujar Ganjar.

Hadir pula dalam acara itu antara lain anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah, Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Tengah Ubaidillah Shodaqoh, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Yusuf Chudlori dan Walikota Semarang Hendrar Prihadi.

Pendekatan Humanis

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih mengutamakan pendekatan secara humanis dan persuasif dalam upaya penyelesaian polemik di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama Komisioner Komnas HAM, Beka.. Foto – Ist.

“Kami minta agar tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan, tapi kedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif, serta berbasis sikap dan kebutuhan warga,” kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (11/02/2022)..

Hal tersebut disampaikan Beka saat melakukan kunjungan ke Jawa Tengah untuk meminta penjelasan soal kondisi terkini dan rencana penyelesaian masalah di Desa Wadas dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Beka, evaluasi pendekatan kepada masyarakat penting untuk dikedepankan agar menemukan titik temu dari permasalahan yang ada, khususnya terkait penolakan warga terhadap rencana pengukuran tanah di Desa Wadas.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyiapkan solusi penyelesaian yang berbasis pada kebutuhan warga serta menghormati prinsip-prinsip HAM.

Agenda Selesaikan Polemik Wadas

Dalam kesempatan sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengagendakan tiga hal untuk menyelesaikan polemik Desa Wadas terkait dengan rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

“Tiga agenda itu yakni evaluasi teknis, pendekatan agar tidak terjadi kekerasan, dan pemulihan kondisi warga agar kembali guyub rukun,” kata Ganjar usai bertemu dengan anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara di rumah dinas Gubernur Jateng di Semarang, Jumat (11/02/2022).

Ganjar Pranowo.

Ganjar menjelaskan evaluasi teknis yang dilakukan antara lain terkait isu lingkungan, isu penambangan dan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang mengerjakan.

“Insya Allah kami akan masuk, saya senang tadi ada informasi KPAI mau diajak masuk itu bagus, nanti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga kami minta untuk masuk,” ujarnya.

Untuk itu, Ganjar akan kembali mengunjungi Desa Wadas dalam waktu dekat untuk membangun komunikasi dengan warga setempat.

“Kami juga akan coba ‘ngobrol’ dengan warga sehingga betul-betul mereka nyaman bisa berkomunikasi. Prinsipnya adalah menyiapkan sebaik-baiknya informasi yang akan disampaikan dengan gampang dan gamblang untuk dipahami warga Wadas,” ujarnya.

Pengukuran Berlanjut

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan pengukuran tanah di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah terus berlanjut.

Lahan di Desa Wadas akan dijadikan sebagai tambang batuan andesit untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener. Pengukuran lahan akan dilakukan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan persuasif dan dialogis. *Antara/Kop.