JAKARTA | KopiPagi : Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mencatat per minggu ke-15 tahun 2024, tercatat 62.000 kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia. Dari kasus tersebut, terdapat 475 pasien di antaranya yang meninggal dunia.
Atas kasus DBD tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk benar-benar menyoroti tren peningkatan kasus DBD tersebut, dan terus melakukan berbagai upaya/langkah dalam mencegah lonjakan kasus DBD. Seperti dengan menginstruksikan pemerintah daerah agar mengeluarkan surat edaran perihal kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD, utamanya di wilayah dengan kasus yang tinggi, disamping terus meningkatkan surveilans kasus dan surveilans faktor risiko terhadap kejadian demam berdarah dengue.
MPR RI meminta Kemenkes bersama Dinas Kesehatan, untuk concern dalam melakukan penanganan hingga pengendalian kasus demam dengue, dengan memprioritaskan wilayah-wilayah dengan kasus DBD yang tinggi.
Kemenkes bersama Dinas Kesehatan untuk mulai menyosialisasikan pemberian vaksin dengue kepada masyarakat, dengan sasaran kelompok usia 6-45 tahun baik yang belum pernah terinfeksi maupun yang sudah pernah terinfeksi. Mengingat, vaksin menjadi langkah preventif sebaran virus dengue yang paling disarankan oleh IDAI dan PAPDI.
Selain itu, Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan IDI untuk terus memasifkan sosialisasi serta edukasi pencegahan penularan demam dengue, salah satunya dengan menggalakkan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, utamanya di lingkungan yang padat penduduk. Mengingat program kegiatan tersebut dinilai efektif dalam menekan kasus demam berdarah dengue di lingkungan rumah tangga.
Perlu perlu diingatkan kepada masyarakat kendatipun DBD dapat disembuhkan, namun masyarakat tetap perlu mewaspadai komplikasi DBD yang bisa memicu kematian yakni Dengue Shock Syndrome (DSS), karena terlambat mendapatkan penanganan, termasuk kurangnya kewaspadaan terhadap tanda-tanda syok dini.
Pemerintah agar komitmen, secara berkala mengevaluasi berbagai upaya pengendalian kejadian demam berdarah dengue yang dinilai masih belum efektif, dengan begitu hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan acuan pemerintah dalam menyusun program perencanaan pencegahan serta penanggulangan kasus demam berdarah dengue yang lebih baik lagi. Demikian respon MPR RI atas melonjaknya kasus DBD, Rabu (17/04/2024). *Kop.
