KopiPagi | JAKARTA : Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan melihat Kelompok penganut paham radikalisme kerap jadi alat politik untuk mengumpulkan kekuatan sebagai oposisi pemerintah, simbiosis mutualisme dan saling memanfaatkan.
Menurut Ken Setiawan, kritik sebagai oposisi boleh saja, tapi yang konstruktif dan membangun dan bukan malah selalu dan menyebut apa yang dilakukan pemerintah semua salah dan selalu berseberangan. Paham radikal ini muncul karena adanya politisasi agama yang dipicu sikap benci terhadap pemerintah atau pemimpin yang sah.
“Maka ada simbiosis mutualisme antara politisi yang ingin menggunakan politisasi agama dengan kekuatan gerakan radikal,” ujar Ken.
Diungkapkan Ken, kelompok gerakan radikalisme berasal dari orang-orang yang anti pemerintah. Sering kali, radikalisme ini selalu mengatasnamakan agama, bahkan bukan monopoli satu agama tertentu. Secara teori, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan.
Selain politisasi agama, radikalisme dipicu sikap intoleransi, kemiskinan, kebodohan, pemahaman agama yang tidak benar, ketidakadilan sosial, ketidakpuasan politik, hingga rasa benci dan dendam karena merasa terdzolimi.
“Bahkan karakteristik kaum radikal terlihat dari sikap intoleransi, ekslusif, klaim kebenaran, hingga playing fictim,” tandas Ken.
Ken pun menilai, paham radikalisme menjadi musuh agama dan negara. Pada satu sisi, gerakan radikalisme merusak agama karena bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai beragama. Sementara sisi lain, menjadi ancaman negara karena menginginkan perubahan secara inkonstitusional.
“Dari paham radikalisme ini pula, lahir terorisme. Terorisme itu hilirnya, sementara radikalisme itu hulu. Semua teroris berpaham radikal, tapi tidak semua radikal akan jadi pelaku aksi teroris,” Intoleransi dan radikalisme adalah pintu gerbang terorisme,” jelas Ken.
Untuk itu, Ken meminta masyarakat waspada dan jangan takut. Karena ketakutan itu yang diharapkan terorisme. Radikalisme adalah politik berkedok agama dengan bentuk organisasi sebagai alat propaganda. Pernyataan Ken tidak lepas dari pengalamannya sebagai mantan komandan Negara Islam Indonesia (NII).
“Saat itu, saat bergabung di kelompok radikal, bisa dikatakan saya itu mabok agama. Mengkaji kitab suci Al Quran hanya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya mengahalkan segala cara untuk menghimpun dana atas nama agama,” ungkapnya.
Ken pun berpendapat, tapi ada hal yang unik. Sebab gerakan radikalisme pernah tumbuh subur pada masa pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo. Saat itu justru bukan oposisi, tapi dimanfaatkan oleh pemerintahan.
Bahkan, Ken bisa menyebut, gerakan radikal saat itu diternak karena saling membutuhkan. Dalam hal ini, Ken menyinggung soal eksistensi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).
Pada masa Pemerintahan sebelum Jokowi cenderung menerima kelompok seperti HTI dan FPI. Bahkan dua organisasi ini diberikan ruang untuk menunjukkan kekuatannya. Saya bisa katakan, ini tragedi kemanusiaan atas nama agama. Sebab, banyak kalangan masyarakat khususnya anak muda dimanfaatkan kepentingan politik yang mengatasnamakan agama,” tegas Ken.
Hal itu pula yang dianggap Ken sebagai ‘politik yang jahat’. Artinya, siapa yang punya masa besar akan diperhitungkan oleh penguasa. Sebaliknya, pihak yang memiliki masa besar butuh kendaraan untuk menunjukkan kekuatannya.
Ken bersyukur kini HTI dan FPI secara organisaai telah ditindak oleh pemerintah, walaupun kita tahu pahamnya belum berubah. Kini mereka metamorfosa dengan nama yang baru, tapi masyarakat tidak boleh lengah. Sebab, mereka bisa saja ada di sekitar lingkungan kita.
Jumlah mereka memang tidak banyak dibanding masyarakat yang moderat, tapi gerakan mereka sangat masif, terstruktur dan sistematis. 24 jam mereka bergerak tanpa lelah, sementara kita yang mayoritas moderat cenderung diam. Bila kita yang waras terus diam maka kelompok radikal akan semakin merajalela. *Kop.
