PONTIANAK | KopiPagi : Perhelatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kejaksaan se Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2022 layak diacungi jempol. Bagaimana tidak! Baru pertama kalinya Rakerda Kejati Kalbar akan merumuskan pencapaian 7 Prioritas Nasional.
Pencapaian 7 Prioritas Nasional itu diungkap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Dr Masyhudi SH MH, saat membuka Rakerda Kejaksaan se wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang berlangsung di Aula Lantai IV Kejati Kalbar, Selasa (20/12/2022).
Rakerda yang diikuti Wakajati Kalbar, Para Asisten dan Kabag TU, Para Kordinator para Pejabat Eselon IV Se Kalbar dan Para Kajari/Kacabjari Se Kalimantan Barat (mengikuti secara during/zoom meeting) itu, mengambil tema “Peran Kejaksaan Dalam Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Dalam sambutannya Kajati Kalbar Masyhudi menyampaikan melalui media Rakerda ini akan dirumuskan Pencapaian 7 Prioritas Nasional (PN).
Ketujuh PN ini adalah Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan revolusi mental dan pembangunan Kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Selain itu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik yang nantinya sebagai kontribusi Kejaksaan RI, khususnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terhadap ketujuh Prioritas Nasional (PN) tersebut.
Pada kesempatan itu, Kajati Kalbar Masyhudi memotivasi kinerja jajarannya agar kedepannya terus ditingkatkan untuk lebih baik.
Dalam sambutannya Dr Masyhudi juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, kinerja Kejati Kalbar mendapatkan apresiasi secara nasional, baik dalam penyerapan anggaran maupun kinerja dalam penanganan tindak pidana korupsi, yaitu merupakan Lembaga/Kementerian/ Instansi yang melakukan penyerapan anggaran paling tertinggi / terbanyak per 30 November 2022 di Kalimantan Barat, sehingga mendapat Penghargaan Peringkat I dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat.
Pada Bidang Pidana Khusus, Penyidik tindak pidana khusus Kalimantan Barat telah berhasil meraih peringkat I kinerja terbaik pidana khusus pada pada tahun 2021.
Pada Tahun 2022 ini, dalam rangka acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022, menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Penghargaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Terbaik Tingkat Kedua dengan Skor 12.95.
Kajati Kalbar Masyhudi menegaskan agar masing-masing asisten dan Kajari / Kacabjari se-Kalbar menyampaikan bahan Rakerda benar-benar memahami dan mempedomani output yang telah dicapai.
“Hal ini l untuk mewujudkan satu data dalam penyusunan Laporan tahunan Kejaksaan RI,” tutur Masyhudi. *Kop.
Pewarta : Syamsuri.
