PEMATANG SIANTAR | KopiPagi : Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Kota Pematang Siantar, kembali melakukan Unjuk rasa (Unras) jilid II di depan pintu gerbang pintu kantor Kejaksaan Negeri dan Wali Kota Pematang Siantar yang diwarnai aksi dorong dan pembakaran ban.
Aksi Unras Jilid II yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Kota Pematang Siantar, dimulai dari gedung Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pematang Siantar di Gedung Tourist Information Center (TIC), Jalan Merdeka, diresmikan Senin (03-04-2023).
Setelah aksi berlanjut, di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematang Siantar, terjadi aksi dorong mendorong yang berhenti setelah Kepala Seksi Intel (Kasiintel)
Rendra Pardede mewakili Kepala Kejari Kota Pematang Siantar keluar menemui massa yang melakukan unjuk rasa.
Dari kantor Kejari, massa yang berjumlah puluhan orang tersebut , bergeser ke Mapolres dan Kantor DPRD.
Di kedua kantor ini, aksi dorong mendorong tidak terjadi. Namun, saat Unras di depan Kantor Walikota Pematang Siantar, aksi dorong kembali terjadi hingga berulang kali.
Usai aksi dorong mendorong, Aksi Unras Jilid II yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Kota Pematang Siantar, untuk merangsek masuk ke Kantor Walikota itu, dengan.membakar ban bekas di depan gerbang pintu masuk kantor Walikota.
Disaat api dari ban bekas masih berkobar, Gading Simangunsong selaku koordinator aksi membacakan aspirasi yang dituangkan dalam pernyataan sikap, bahwa Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Siantar yang diberi judul, ‘Degradasi Kualitas Pemerintahan Kota Siantar’.
“Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah motor utama pembangunan, pelayanan dan percepatan kesejahteraan di daerah Kota Siantar. Idealnya Kota Pematang Siantar yang dipimpin Walikota dr Susanti Dewayani ini mampu mengatasi permasalah-permasalahan yang menghambat terwujudnya visi-misi Kota Pematang Siantar yang sehat, sejahtera dan berkualitas,” sebutnya.
Masih kata Gading, Walikota bersama-sama dengan OPD-nya harus menjalankan roda pemerintahan secara efektif. Sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan di tengah masyarakat.
Namun hari ini setelah setahun sudah, dr Susanti Dewayani SpA memimpin Kota Pematang Siantar, belum terlihat upaya serius melaksanakan visi-misinya.
“Sehingga dapat disimpulkan dokter anak ini gagal ‘mengobati’ roda Pemerintahan Kota Pematang Siantar yang dikenal korup, lambat, amburadul dan jalan ditempat,” tegas Gading.
“Hal ini bisa dilihat dari sisi politik, Walikota gagal mendapatkan kepercayaan masyarakat lewat lembaga DPRD yang bermuara terhadap dimakzulkannya Walikota.
Kata Gading, gagalnya Walikota Pematang yang memperjuangkan kursi Wakil Walijota, justru membuatnya menjadi ‘penguasa tunggal’ Kota Pematang Siantar.
“Banyaknya protes dan demonstrasi selama ini serta gagalnya Walikota melobi kementerian untuk proyek-proyek nasional menunjukkan komunikasi politik yang mandul,” sebutnya.
Dari sisi ekonomi, kata Gading, Walikota belum pernah membuat program inovatif untuk mendukung sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif. Padahal Kota Siantar sebentar lagi akan menjadi destinasi dengan dibukanya pintu gerbang tol dari Medan.
“Konon Walikota berjanji untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lewat pembinaan usaha kreatif, akan tetapi hingga saat ini mimpi mewujudkan kota ini memiliki sebuah sektor industri yang mendukung sebagai pintu gerbang kawasan strategis cuma isapan jempol belaka,” ujar Gading.
Selain itu, kebijakan kenaikan drastis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidaklah berpihak terhadap pelaku usaha yang ingin mengakses tempat usaha serta tidak adanya perlindungan bagi pelaku usaha kecil yang semakin dikerubungi oleh usaha market seperti Indomart dan Alfamart.
Kata Gading, ada juga kuat diduga banyaknya kebocoran PAD karena adanya oknum tertentu yang menguasai parkir, retribusi pasar, terminal liar, dan kutipan lainnya bagi pedagang kecil.
“Di sisi sosial, Walikota Pematang Siantar, dinilai tutup mata dengan banyaknya gelandangan dan pengemis yang meminta-minta di perempatan jalan dengan membawa anak kecil.
Padahal jelas kita tahu Walikota adalah dokter anak. Kami juga menemukan indikasi tidak sinkronnya data penanganan stunting di lapangan serta data penanganan disabilitas dan data anak yang sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB).
Di sisi pembangunan, Walikota tidak berhasil mencari cara melanjutkan pemanfaatn bangunan Balairung Rajawali, Pasar Pagi Melanthon, Alih Fungsi GOR dan janji busuk PD PAUS yang tidak pernah membangun apapun,” bebernya.
10 Tuntutan Aksi
Lebih lanjut Gading menyebutkan, beberapa catatan di atas menunjukkan buruknya kepemimpinan dr Susanti Dewayani SpA, selama memimpin Kota Pematang Siantar.
Melalui aksi Jilid II ini, kami menyerukan agar beliau refleksi diri,” ujar Gading yang kemudian meyampaikan 10 tuntutan aksi.
Tuntutan pertama, kata Gading, usut tuntas dugaan pidana pemalsuan dokumen negara yang dilaporkan ke Kejari sebelumnya. Kedua, meminta DPRD buat pansus penyertaan modal PD PAUS dan merekomendasikan bubarkan PD PAUS. Ketiga, meminta DPRD menolak LKPJ Walikota. Keempat, meminta DPRD segera menyelesaikan Ranperda agar tidak menjadi lembaga mandul terkhusus Ranperda RTRW.
Untuk kelima, meminta APH proaktif mengawasi kebijakan strategis Pemko yang menggunakan anggaran negara. Keenam, mendesak pembenahan menyeluruh bagi pejabat/aparatur, tata kerja dan kebijakan demi optimalisasi.
Selanjutnya, tuntutan ketujuh, melibatkan mahasiswa untuk turut andil memberikan masukan dan evaluasi kepemimpinan Walikota Pematang Siantar. Kedelapan, yang mendesak Kejari Pematang Siantar dan Kapolres Pematang Siantar untuk segera memanggil/memeriksa terlapor Walikota Pematang Siantar dan kawan-kawan dengan dalam dugaan pemalsuan dokumen negara.
Kesembilan, meminta Wali Kota dan Anggota DPRD untuk berefleksi diri akan apa saja yang sudah dilakukan selama menikmati uang rakyat sebagai pejabat. Dan tuntutan yang kesepuluh, meminta DPRD segera menjelaskan ke publik terkait usaha pengajuan pemakzulan yang sudah menggunakan anggaran negara ratusan juta.
Selanjutnya, usai menyampaikan pernyataan sikapnya, serta menyanyikan lagu-lagu pergerakan, di tengah aksi unjuk rasa itu, salah seorang orator menegaskan bahwa pihaknya akan kembali melakukan aksi turun ke jalan sampai berjilid-jilid hingga Walikota bersedia menerima kehadiran mereka.*Kop.
Editor : Nilson Pakpahan.
