BALIKPAPAN | KopiPagi : Rachmad Angga berhak memimpin GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ) Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2024 – 2028, setelah megalahkana rivalnya dalam Musyawarah Cabang (Muscab) VI Kalimantan Timur GAPK, yang digelar di Hotel Green Senyiur Balikpapan Kaltim, Sabtu (27/04/2024).

Dalam Muscab VI Kaltim, Rachmad Angga unggul dengan perolehan suara 70 disusul rivalnya Hendro yang hanya mendapat 41 suara. Tentunya para anggota yang tergabung saat ini mengharapkan ke depannya GAPKI lebih berjaya lagi dari sebelumnya.

Ketua GAPKI terpilih, Achmad Angga mengungkapkan kepada KopiPagi, Minggu (28/04/2024) bahwa roda organisasi ini akan tetap berjalan dan semakin tentunya. Sedangkan dalam waktu dekat pihaknya dengan teman-teman secepatnya akan menyusun kepengurusan baru.

Untuk anggota lama, kata Achmad, tentunya sudah bagus dan untuk anggota baru masih ada mungkin yang belum gabung akan diajak bergabung. Sementara soal program ke depannya, pasti yang sudah baik akan dipertahankan dan yang kurang kita perbaiki. *Kop.

Pewarta : Sanggam.

Paser Penajam Utara | KopiPagi : Polres Penajam Paser Utara (PPU) dalam kegiatan konferensi Pers berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten PPU. Sebanyak tujuh kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 11 orang berhasil diringkus oleh jajaran Polres PPU selama dua bulan terakhir, pada Jum’at 26/04/2024.

“Polres PPU berhasil mengungkap tujuh laporan polisi dengan tersangka sebanyak 11 orang beserta barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak berat bruto 22 gram dan berat netto 12,78 gram,” kata Kapolres PPU, AKBP Supriyanto, pada Jum’at (26/4/2024) kemarin.

Sebelas tersangka itu di antaranya sepuluh berjenis kelamin laki-laki dan satu orang merupakan perempuan. Enam diantaranya berkerja sebagai buruh, tiga tersangka lainnya merupakan wiraswasta dan juga ibu rumah tangga.

“Dari total 11 tersangka itu, empat tersangka merupakan residivis dari kasus serupa,” kata Kapolres

Kapolres PPU mengungkapkan peredaran narkotika di kabupaten penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) meningkat signifikan pada tahun 2024.

AKBP Supriyanto meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam rangka memerangi peredaran narkotika di Kabupaten PPU.

“Mari kita selamatkan generasi kita, kita memang patut bersyukur dengan adanya IKN, tapi di sisi lain ada sisi negatif yang harus bersama-sama kita tanggulangani,” harap beliaunya. (*Kop/Sanggam)

*Sumber : Humas Polda Kaltim

Caption : Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Kementan RI dan petani serta mitra perusahaan usai melaksanakan tanam perdana peremajaan sawit rakyat (PSR) tumpang sari dengan tanaman Padi Gogo di Kebun Koperasi Unit Desa (KUD) Gajah Mada di Desa Telagasari, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Foto : Antara.

KOTABARU | KopiPagi : Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan petani serta mitra perusahaan usai melaksanakan tanam perdana peremajaan sawit rakyat (PSR) tumpang sari dengan tanaman Padi Gogo di Kebun Koperasi Unit Desa (KUD) Gajah Mada di Desa Telagasari, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Rabu (24/04/2024).

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebutkan bahwasanya ada sekitar 513 ribu hektare kebun plasma kelapa sawit petani eks Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan PIR-Transmigrasi memerlukan program peremajaan. Hal itu dikarenakan usia pohon kelapa sawit sudah tua dan tidak produktif lagi.

“Berdasarkan data yang ada saat ini, ratusan ribu hektare kebun plasma eks PIR-Bun dan PIR-Trans ini tersebar pada 15 provinsi di Indonesia,” kata Ketua GAPKI, Eddy Martono dalam keterangan yang diterima di Banjarmasin, Kamis kemarin.

Ia menyebutkan kebun yang ada di 15 provinsi itu sudah waktunya diremajakan, bahkan kebun eks PIR tersebut sudah ada perusahaan intinya yang sebagian tergabung sebagai anggota GAPKI.

“Dan sudah ada juga petani dan kebunnya yang seharusnya sudah clean and clear memenuhi persyaratan program PSR,” jelasnya.

Eddy menjelaskan, meskipun sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan peremajaan kelapa sawit, namun masih banyak ditemui kendala, antara lain adanya lahan petani mitra berada di kawasan hutan. Padahal kebun plasma PIR sudah mempunyai sertifikat hak milik (SHM) dan pernah juga menjadi agunan bank saat akad kredit pembangunan kebun.

Kemudian, petani kebun sawit masih kesulitan mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi bahwa lahan yang diusulkan tidak berada di kawasan hutan dan hak guna usaha (HGU)

Selain itu, ada kelompok tani, koperasi, dan satuan kerja diperiksa oleh aparat penegak hukum. Lalu, ada atas hak tanah petani calon peserta program PSR uang diagunakan, SHM petani calon peserta PSR beda nama sehingga kesulitan untuk proses pengajuan dana pendamping.

Eddy berharap berbagai persoalan tersebut dapat segera diatasi pemerintah bersama para petani dan perusahaan agar percepatan realisasi program PSR dapat terlaksana. *Kop.
Pewarta : Sanggam Simanulang.