Kinerja Anak Buah Benyamin Davnie di Sorot

Tangerang Selatan | Kopipagi – Lembaga Survey Index Politica dan Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) melakukan survey terhadap kinerja lembaga pemerintah di Provinsi Banten.

Termasuk pemerintah kabupaten/ kota. pada 25 Oktober sampai 5 November 2023 dengan total responden 1620, margin error 1,6% Dan tingkat kepercayaan 95%

Laporan hasil survei, bahwa Inspektorat, dan Kinerja OPD Dinas Perkimta dan ULP Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai tidak efektif menjalankan fungsi dan tugasnya.

“Inspektorat ,Dinas Perkimta dan ULP Tangsel dinilai belum mampu mendeteksi, mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).Selain itu, Tiga lembaga tersebut juga dinilai tidak mampu berikan pelayanan publik yang berkualitas,” tutur Direktur Index Politica, Denny Charter, pada Minggu (24/12/2023).

Direktur Eksekutif Index Politica Denny Charter (Kanan) bersama Wakil Ketua Umum FPRMI (Junaidi, No 2 dari kanan) dan awak media di Serpong Tangerang Selatan

Direktur Eksekutif Index Politica bersama Wakil Ketua Umum FPRMI dan awak media di Serpong Tangerang SelatanDenny menjelaskan, penilaian rapor merah yang diberikan kepada Ketiga lembaga itu didasarkan beberapa indikator, antara lain:

1. Inspektorat Tangsel tidak mampu mendeteksi kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel.

2. Dinas Perkimta Tangsel tidak mampu memberikan pelayanan publik berkualitas, terutama pembangunan infrastruktur, selain itu Dinas Perkimta juga dinilai tidak akuntabel dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Hal ini terlihat dari banyaknya proyek infrastruktur tidak sesuai spesifikasi dan kualitasnya seperti Penataan Kawasan Kumuh dan proyek Galeri Bintaro.

3.Inspektorat ,Dinas Perkimta dan ULP Tangsel tidak mampu merespons pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat.

Denny berharap hasil survei tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Tangsel untuk meningkatkan kinerja Inspektorat dan Dinas Perkimta.

“Pemerintah Kota Tangsel harus segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja Inspektorat dan Dinas Perkimta. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan pelayanan publik,” kata Denny.

Wakil Ketua Umum FPRMI, Junaidi Rusli juga mengakui, hasil survei menunjukkan, masih banyak lembaga pemerintah yang tidak efektif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

“Survei ini menjadi cermin bagi pemerintah terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya. harus mampu memberikan pelayanan publik berkualitas dan bebas korupsi,” kata Junaidi .

ia menegaskan, hasil survei dapat mendorong pemerintah, melakukan reformasi birokrasi menyeluruh, karena dari hasil penelitian dan kontak langsung FPRMI dengan Jurnalis yang ada di Tangsel ditemukan beberapa fakta.

“Inspektorat dan Dinas Perkimta seperti alergi kala berhadapan dengan media, khususnya Perkimta berita dicounter dengan berita dan tidak menggunakan hak jawab, bertentangan dengan UU Pers dan kode etik jurnalistik,”kata Junaidi.

Junaidi mengulas persoalan, lahan Sarana Prasarana Umum (PSU) yang diserahkan oleh pengembang tidak jelas ukuran dan lokasi keberadaan fisiknya.

“Persoalan lahan PSU dan Pembebasan lahan juga tidak transparan dimana lokasi, berapa nilai harga yang sebenarnya, luas lahan dan status tanah ada yang tidak punya legalitas,”ungkap nya.

Lebih parah lagi sambung Junaidi, lelang pengadaan barang dan jasa (BarJas) tidak transparan pasalnya beberapa perusahaan pemenang tidak lolos adminsitrasi bahkan ada beralamat palsu Tetap dimenangkan.

“Pengadaan Barang dan Jasa dan lelang yang menggunakan e-catalog semakin membuat Perkimta melanggar semua aturan dan juga melibatkan ULP Tangsel sebagai penyedia lelang barang dan jasa,” Beber nya.

Junaidi juga menyayangkan peran Inspektorat sebagai auditor internal Pemda tidak terbuka dalam membuat audit.

“Kinerja Inspektorat sebagai auditor internal Pemda, “Asal Bapak Senang” (ABS) seharusnya indikator kinerja Inspektorat dapat diketahui masyarakat dan media sebagai fungsi kontrol, “tutupnya. (BAS)