TOBA | KopiPagi : Di tengah aksi gerakan rakyat menutup PT. TPL, Tim 11 yang dikomandoi oleh Togu Simorangkir menggelar aksi jalan kaki dari Toba, Sumatera Utara menuju Istana Negara di Jakarta pada Juli – Agustus 2021 yang lalu.
Selain untuk menarik perhatian publik, Tim 11 juga menyampaikan sejumlah dokumen pelanggaran PT. TPL. Kedatangan mereka disambut oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, meski pertemuan itu hanya diwakili oleh Togu Simorangkir.
Ketika itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa janji terkait persoalan tanah dan lingkungan di Tanah Batak, khususnya yang bersinggungan dengan masyarakat adat. Namun hingga akhir tahun 2021 janji itu belum kunjung dipenuhi.
Bertempat di Aquino Marito Homestay Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Senin (24/01/2022), Aliansi Gerak Tutup TPL bersama KSPPM, Aman Tano Batak dan Togu Simorangkir menggelar konfresi pers menuntut realisasi janji Presiden Joko Widodo.
“Iya janji Presiden itu menyerahkan SK 15 Hutan Adat paling lama Agustus 2021, dan kemudian Desember itu menanam pohon bersama masyarakat. Janji itu diucapkan tanggal 6 Agustus 2021 di Istana Presiden,” sebut Togu Simorangkir.
Konferensi Pers Aliansi gerak tutup TPL didampingi tokoh adat, masyarakat Balige Walsa Tampubolon, Benget Sibuea, sahatua Pasaribu dan Galumbang Sibarani bahwa TPL itu tidak adil, karena mobil kendaraan yang mengangkut bahan baku TPL banyak dari luar. Kata Galumbang
Menanggapi janji Presiden Joko Widodo yang tidak kunjung realisasi, Delima Silalahi selaku Direktur KSPPM yang selama ini aktif mendampingi masyarakat adat menilai Presiden tidak serius.
“Tanggapan saya ya Presiden Jokowi tidak serius menangani ini, itu yang pertama. Karena apa? Dia kan harusnya, e.. Pak Jokowi berjanji, ada bulan loh yang disebutkan, Agustus. Ketika dia menyebutkan Agustus itu akan diberikan, harusnya sudah ada dia ketahui langkah-langkah hukum, kebijakan. Karena Presiden kan tahu hukum. Artinya, aturannya ada, berarti proses kan bisa berjalan tapi sampai sekarang bulan Januari pertengahan janji-janji itu belum dipenuhi semuanya,” sebut Delima Silalahi.
Delima berharap agar Presiden menyampaikan alasan mengapa tidak menepati janji tersebut, agar tidak disebut sebagai pembohong.
“Nah, yang ke dua terkait dengan SK 15 Hutan Adat juga tidak terealisasi sampai sekarang. Harusnya kalau Pak Presiden melakukan janjinya, menepati janjinya, dia harus menyampaikan juga alasan-alasan kenapa sampai saat ini belum terealisasi. Sehingga tidak ada, misalnya, alasan bagi kami mengatakan dia berbohong, tapi kan tidak disampaikan alasannya kepada publik,” ujarnya mengakhiri.
Terkait dengan gerakan rakyat menutup PT. TPL, Togu Simorangkir mengaku optimis jika hal itu akan terwujud. “Kita optimis, dan harus disertai dengan aksi-aksi. Makanya dalam waktu dekat kita berencana buat festival tutup TPL,” sebut Togu mengakhiri pernyataannya. ***
Pewarta : Julius P. Siahaan.
