DEPOK | KopiPagi : Kasus kekerasaan dan pencabulan terhadap anak yang kerap terjadi di Kota Depok, terutama dalam kasus pencabulan yang dilakukan terduga oknum guru ngaji terhadap belasan anak mendapat perhatian serius Fraksi PKB DPRD Kota Depok.
“Kami cukup prihatin, kasus pencabulan oknum guru ngaji harus menjadi peringatan sekaligus pembelajaran semua pihak, yakni untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk kekerasan pada anak di Depok,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok Tati Rachmawati di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (15/12/2021).
Menurut Tati, komitmen bersama antara Pemkot Depok, masyarakat khususnya orang tua sangat diperlukan untuk ersama-sama melakukan pencegahan dini memberikan perlindungan pada anak dari segala bentuk kejahatan, terutama kejahatan pencabulan. “Kami sarankan Pemkot Depok untuk mengembangkan pendekatan perlindungan anak berbasis masyarakat,” terangnya.
Dia menambahkan, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak anak dan perlindungan di antara anak-anak serta orang dewasa. “Anak-anak juga harus membentengi diri, dengan cara pro-aktif. Menjadi pelopor dan pelapor bagi sesamanya. Kita berharap melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Pemkot Depok dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat, yakni dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaannya terhadap pentingnya keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak,” jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok ini mendorong Pemkot Depok membuat kebijakan baru yang ramah terhadap perempuan dan anak. Diantaranya, pembinaan yang dimulai dari keluarga, penataan tempat-tempat bermain anak. Disamping itu, lanjutnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk anak. Bahkan, jika diperlukan Pemkot Depok membuat tim khusus atau Satgas perlindungan anak yang menjangkau hingga lembaga pendidikan dasar(SD/MI& SMP/MTs), Pesantren, TPQ/TPA, Majelis Ta’lim dan RT-RW.
“Meski telah ditangani Polres Depok, Pemkot Depok perlu menghadirkan pakar psikologi. Tentunya, yang dapat dilibatkan untuk membantu pengentasan masalah psikis korban melalui pendampingan atau terapi,” harap Tati.
Pihaknya, lanjut Tati mengapresiasi aparat kepolisian yang melakukan langkah cepat dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kota Depok. “Kita berharap Pemkot Depok dapat menjadi pelopor dalam upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan. Sehingga Kota Depok dapat menjadi Kota yang aman, nyaman dan Kota layak anak yang menentramkan,” tuturnya.
Dia menambahkan, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak anak dan perlindungan di antara anak-anak serta orang dewasa. “Anak-anak juga harus membentengi diri, dengan cara pro-aktif. Menjadi pelopor dan pelapor bagi sesamanya. Kita berharap melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Pemkot Depok dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat, yakni dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaannya terhadap pentingnya keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak,” jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok ini mendorong Pemkot Depok membuat kebijakan baru yang ramah terhadap perempuan dan anak. Diantaranya, pembinaan yang dimulai dari keluarga, penataan tempat-tempat bermain anak. Disamping itu, lanjutnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk anak. Bahkan, jika diperlukan Pemkot Depok membuat tim khusus atau Satgas perlindungan anak yang menjangkau hingga lembaga pendidikan dasar(SD/MI& SMP/MTs), Pesantren, TPQ/TPA, Majelis Ta’lim dan RT-RW.
“Meski telah ditangani Polres Depok, Pemkot Depok perlu menghadirkan pakar psikologi. Tentunya, yang dapat dilibatkan untuk membantu pengentasan masalah psikis korban melalui pendampingan atau terapi,” harap Tati.
Pihaknya, lanjut Tati mengapresiasi aparat kepolisian yang melakukan langkah cepat dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kota Depok. “Kita berharap Pemkot Depok dapat menjadi pelopor dalam upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan. Sehingga Kota Depok dapat menjadi Kota yang aman, nyaman dan Kota layak anak yang menentramkan,” tuturnya. D-tren/Von/Kop.
