SURABAYA | KopiPagi : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, kembali mengapresiasi dan mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Kejaksaan yang telah membantu pihaknya melakukan bersih-bersih dari perbuatan para pengemplang anggaran di kantor-kantor BUMN itu.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Erick Thohir dalam acara Sound of Justice di Kampus B Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Minggu (27/8/2023).
Erick menyebut bahwa pihaknya berkolaborasi dengan Kejaksaan untuk mengungkapkan berbagai kasus.
Bahkan, sejumlah kasus yang ada di BUMN sudah dilaporkan. Saat ini kasus-kasus itu masih dalam proses dan sudah ada yang diproses
“Ini kehormatan bagi kami BUMN bisa terus berkolaborasi dengan kejaksaan, kami sudah membongkar kasus-kasus besar seperti Jiwasraya, Asabri, Garuda,” ungkap Erick, kepada awak media di Gedung ASSEC UNAIR, Surabaya.
BUMN sudah pernah melaporkan terkait dugaan korupsi dana pensiun yang saat ini kasusnya masih menunggu proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Jadi nanti ketika selesai baru dari hasil audit itu kita laporkan ke kejaksaan,” ujarnya.
Erick awalnya menargetkan kasus tersebut diselesaikan pada Juli 2023 lalu. Namun, BPKP meminta waktu tambahan untuk menyusut kasus tersebut.
“Target saya Juli, cuma BPKP minta waktu tambahan audit dua bulan supaya bisa memisahkan mana yang korupsi mana yang salah administrasinya,” jelasnya.
Pelaporan yang dilakukannya, Erick menegaskan, bukan semata-mata untuk memenjarakan seseorang. Dirinya hanya ingin memperbaiki semuanya, termasuk sistem yang ada.
“Kami bukan ingin memenjarakan tapi bagaimana memperbaiki sistem yang ada,” kata dia.
Lebih lanjut Erick mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan untuk BUMN hanya 50 persen dan kini meningkat naik 80 persen.
Bahkan, hal ini terbukti terkait kasus Jiwasraya juga sukses dibongkar oleh Kejaksaan.
“Kehormatan kami dari BUMN kepada kejaksaan membongkar kasus jiwasraya dan lain lain,” tuturnya.
Erick menambahkan, sejak awal dirinya ingin bersih-bersih BUMN. Namun, hal tersebut tidak bisa bekerja dengan sendirinya, sehingga kerjasama dengan KPK juga salah satu bentuk pencegahan.
Kerjasama dengan KPK itu salah satu bentuk pencegahan, makanya Erick mengaku fokus LHKPN, training pencegahan, tapi untuk penegakan hukum dan perbaikan sistem, Dia menyebutkan kerja sama dengan kejaksaan.
“Hasilnya sangat maksimal, kasus Jiwasraya, Garuda, Waskita, Asabri. Hal-hal yang saya rasa ini prestasi luar biasa,” pungkasnya. *Kop/berbagai sumber. *Kop.
Editor : Syamsuri
