JAKARTA | KopiPagi : Menjelang akhir tahun 2022, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaa Agung (Kejagung), Ketut Sumedana, menyampaikan laporan capaian kinerja Kejaksaan RI selama tahun 2022.
“Ini momentum melakukan refleksi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI sebagai salah satu penegak hukum yang mengusung Penegakan Hukum Humanis dan Modern,” ujar Ketut Sumedana kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/12/2022).
Adapun rincian kinerja masing-masing bidang pada Kejaksaan RI sebagai berikut:
Bidang Pembinaan
Realisasi Anggaran sebesar Rp10.381.505.611.176,- atau secara persentase mencapai 95,07% dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp10.919.809.511.000,-
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.758.280.357.680,00 atau secara persentase mencapai 416,10% dari total target Rp662.884.320.051,00.
Kegiatan penyelesaian aset melalui lelang dengan total seluruhnya Rp58.037.228.787.
Kegiatan penyelesaian aset melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) dengan total Rp105.496.589.000.
Kegiatan penyelesaian aset Jiwasraya dengan jumlah seluruhnya Rp1.570.391.081.354,18.
Bidang Intelijen
Kegiatan Pengamanan Program Strategis (PPS) yang telah dilaksanakan oleh jajaran intelijen Kejaksaan RI yaitu sebanyak 1.197 kegiatan dengan nilai anggaran yang dikawal sebesar Rp 295.428.111.018.502.
Sedangkan mengenai penanganan mafia tanah, Satgas Mafia Tanah sepanjang tahun 2022 menerima sebanyak 641 laporan pengaduan dari masyarakat.
Program Tangkap Buronan (Tabur) sepanjang tahun 2022 telah berhasil menangkap 173 orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Mendekati tahun politik, Jajaran Intelijen Kejaksaan se-Indonesia telah membentuk 543 Posko Pemilu guna melaksanakan pemantauan tehadap tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Di bidang penerangan dan penyuluhan hukum se-Indonesia, telah dilaksanakan 3.075 kegiatan yang terdiri dari penyuluhan hukum, penerangan hukum, Jaksa Masuk Sekolah, dan Jaksa Menyapa, dengan jumlah peserta sebanyak 164.816 orang.
Sementara jumlah viewers kegiatan Jaksa Menyapa yang diselenggarakan secara streaming mencapai 514.225.
Di bidang hubungan antar lembaga, telah dilaksanakan 38 kegiatan yang terdiri dari kerja sama antar instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait, kegiatan pameran, dan studi banding.
Bidang Pidana Umum
Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 1.454 perkara. Sebagai bentuk optimalisasi penerapan keadilan restoratif dalam penanganan atau penyelesaian perkara, saat ini telah dibentuk pula:
2.621 Rumah Restorative Justice.
119 Balai Rehabilitasi.
Di samping itu, jumlah penanganan tindak pidana umum pada jajaran Bidang Tindak Pidana Umum se-Indonesia yang diselesaikan sepanjang tahun 2022 dengan rincian per tahapan, sebagai berikut:
– Pra Penuntutan sebanyak 160.076 perkara;
– Penuntutan sebanyak 117.855 perkara;
– Upaya Hukum sebanyak 6.489 perkara;
Eksekusi sebanyak 68.482 perkara.
Bidang Pidana Khusus
Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus se-Indonesia berdasarkan tahap penyelesaian perkara, dengan rincian sebagai berikut:
– Penyelidikan: 1.847 perkara;
Penyidikan: 1.689 perkara;
– Pra Penuntutan: 2.139 perkara;
– Penuntutan: 1.943 perkara;
– Eksekusi Badan (Orang): 1.669 narapidana.
Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang ditangani oleh Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus, berdasarkan tahap penyelesaian perkara, dengan rincian sebagai berikut:
– Pra Penuntutan: 13 perkara;
– Penuntutan: 7 perkara;
– Eksekusi: 5 narapidana
Perkara pelanggaran HAM berat yang ditangani oleh Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus, yaitu 1 perkara, yang saat ini masih dalam tahap upaya hukum kasasi.
Kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan oleh jajaran Pidsus se-Indonesia yaitu sebesar Rp2.769.609.281.880,33.
Terkait dengan aset yang telah dilakukan penyitaan dalam tahap penyidikan dan penuntutan sepanjang tahun 2022, yaitu:
Rp21.141.185.272.031,90
US$11.400.813,57 dan
SG$646,04.
64 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Riau, Jakarta, dan Jawa Barat.
22 unit apartemen di Singapura;
1 properti di Australia;
24 kapal dan beberapa mobil mewah.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Nnegara
Jumlah penyelamatan keuangan negara sebesar Rp6.194.415.754.469. Di samping itu, berhasil pula dilaksanakan penyelamatan kerugian keuangan negara dari petitum kerugian imaterial sebesar Rp5.000.000.000.
Jumlah pemulihan keuangan negara mencapai Rp3.499.580.027.468,14.
Jumlah bantuan hukum yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun daerah sebanyak 9.488 kegiatan.
Jumlah Pertimbangan Hukum yang terdiri dari kegiatan pemberian pendapat, pendampingan, dan audit hukum berjumlah 4.387 kegiatan dan Pelayanan Hukum yang diberikan kepada masyarakat yaitu sebanyak 2.368 kegiatan.
Bidang Pidana Militer
Jumlah perkara koneksitas yang ditangani oleh Bidang Pidana Militer sejumlah 13 perkara, dengan rincian per tahapan sebagai berikut:
Penyelidikan: 8 perkara;
Penyidikan: 2 perkara, dan dari perkara tersebut, saat ini baru ditetapkan 1 orang tersangka;
Prapenuntutan: 1 perkara, dari perkara tersebut telah ditetapkan 3 tersangka; dan
Penuntutan: 2 perkara, dengan jumlah terdakwa sebanyak 4 orang.
Penyitaan yang telah dilakukan oleh Bidang Pidana Militer berupa:
sejumlah bidang tanah dalam proyek pengadaan satelit 1230 BT pada Kementerian Pertahanan;
uang tunai dari perkara tindak pidana korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2012-2014, yaitu sebesar Rp5.200.000.000 dan US$1000.
Bidang Pengawasan
Jumlah laporan pengaduan (lapdu) perbuatan tercela sebanyak 837 lapdu. Dari lapdu tersebut, 774 lapdu telah diselesaikan dan sisanya 63 lapdu dalam proses penyelesaian.
Rincian jumlah penjatuhan hukum disiplin berdasarkan kriteria ringan, sedang, dan berat, yaitu:
kriteria ringan sebanyak 37 orang;
kriteria sedang sebanyak 130;
kriteria berat sebanyak 167 orang.
Badiklat Krjaksaan RI
Sepanjang tahun 2022, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI telah melaksanakan diklat dengan jumlah peserta sebanyak 10.092 peserta dengan rincian sebagai berikut:
5.825 peserta diselenggarakan oleh Pusat Diklat Teknis Fungsional, jumlah tersebut termasuk diklat pendidikan pelatihan pembentukan jaksa dengan jumlah peserta 638 orang;
4.263 peserta diselenggarakan oleh Pusat Diklat Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan.
Selain itu, Badiklat Kejaksaan RI juga melaksanakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan dukungan dari donor yang bekerja sama dengan:
Yayasan Auriga Nusantara, menyelenggarakan Diklat Teknis Lingkungan Hidup sebanyak 5 kali kegiatan dengan jumlah peserta 204 orang;
United Nation Office on Drugs dan Crime (UNODC), menyelenggarakan Diklat Teknis Kemaritiman sebanyak 3 kali kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang;
Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, menyelenggarakan diklat kolaboratif dengan jumlah peserta sebanyak 160 orang. *Kop
Pewarta : Syamsuri.
