JAKARTA | KopiPagi : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan (hospital based) pada Senin (06/05/2024). Peluncuran ini berlangsung di RSAB Harapan Kita, Jakarta.
Program Ini menjadi penting mengingat rasio dokter dibanding penduduk Indonesia sangat rendah, yakni 0,47 per 1.000 penduduk. Rasio tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-147 di dunia.
Saat ini, jumlah dokter umum di Indonesia hanya sebanyak 156.310 dokter. Dengan target 1 dokter umum per 1.000 penduduk, Indonesia masih kekurangan 124.294 dokter umum. Rata-rata, terdapat sekitar 12.000 lulusan setiap tahun dari 117 fakultas kedokteran (FK) di Indonesia.
Sementara itu, jumlah dokter spesialis di Indonesia mencapai 49.670. Menurut Bappenas, rasio ideal dokter spesialis, yakni 0,28 per 1.000 penduduk. Dengan demikian, Indonesia masih kekurangan 29.179 dokter spesialis. Rata-rata, terdapat sekitar 2.700 lulusan setiap tahun dari 24 fakultas kedokteran penyelenggara pendidikan dokter spesialis saat ini.
Selain itu, distribusi dokter spesialis juga tidak merata. Sekitar 59% dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Oleh sebab itu, saat ini harus ada terobosan, kita harus membuat terobosan, kita harus berani memulai. Dengan 24 fakultas kedokteran yang dapat menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis dan 420 rumah sakit dari 3.000 RS di Indonesia berpotensi menjadi Rumah Sakit Pendidikan, ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar Internasional,” tutur Jokowi.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ingin mengatasi masalah utama yang belum terselesaikan selama 79 tahun, yakni distribusi dokter yang tidak merata.
Karena itu, Kemenkes merumuskan kebijakan rencana 15 tahun ke depan, salah satunya adalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan.
Saat ini, dengan hanya 2.700 lulusan per tahun, butuh lebih dari 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Dengan hospital base bisa mempercepat pemenuhan dokter spesialis dari 10 tahun menjadi sekitar 5 tahun.
“Kita perlu mendistribusikan sekitar 29.000 dokter spesialis sampai ke level kabupaten/kota dan ini akan secara dinamis kita lakukan,” ujar Menkes Budi.
Dari sisi kualitas, dokter spesialis lulusan program berbasis rumah sakit ini setara dengan dokter spesialis lulusan program pendidikan di dunia. Pasalnya, Kemenkes melibatkan seluruh kolegium di Indonesia dan kolegium dari luar negeri serta Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) sebagai organisasi akreditasi yang menetapkan standar pendidikan rumah sakit dari rumah sakit pendidikan terkemuka seperti Mayo Clinic dan Johns Hopkins Hospital.
“ACGME untuk bantu memastikan semua standar lulusan rumah sakit pendidikan di Indonesia sama dengan standar dari John Hopkins dan Mayo Clinic,” kata Menkes Budi.
Demikian disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid melalui rilisnya, Senin (06/05/2024).
Butuh 30.000 Dokter Spesialis
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya mencanangkan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit dan kolegium sebagai salah satu kebijakan guna memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.
Dalam peluncuran program pendidikan dokter spesialis dengan rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (PPDS RSPPU) di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita di Jakarta, Senin (06/05/2024), Budi mengatakan bahwa saat ini, produksi dokter spesialis Indonesia mencapai 2.700 per tahunnya.
“Kebutuhan kita 29.000-30.000. Jadi butuh waktu 10 tahun lebih. Dan itu terjadi terus setiap tahun. Sebagai komparasi, Inggris yang penduduknya 50 juta, seperenam dari Indonesia, produksi dokter spesialisnya 12.000 per tahun. Hampir 5 kali lipat dari produksi di Indonesia,” ujarnya seoerti dilansir dari Antara, Senin (06/05/2024).
Budi menuturkan, selama 79 tahun, distribusi dokter yang tidak merata di Tanah Air masih menjadi masalah yang tak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, katanya, Pemerintah berkolaborasi dengan Institute of Health Metric Evaluation (IHME) dalam pembuatan kebijakan bidang kesehatan untuk 15 tahun ke depan.
IHME, katanya, membantu menghitung kebutuhan dokter spesialis di level kabupaten dan kota, berdasarkan pola demografis dan epidemiologis, dan mendapatkan angka 29 ribu tersebut.
Oleh karena itu, ujarnya, Indonesia pun mengadopsi sistem pendidikan berbasis RS tersebut, yang sudah menjadi standar global, guna memenuhi kebutuhan dokter spesialis.
“420 rumah sakit pendidikan sekarang akan mendampingi 24 fakultas kedokteran yang sudah melakukan pendidikan spesialis. Sehingga bukan hanya 24 yang bisa produksi, tapi ditambah lagi 420,” katanya.
Dia menjelaskan, pendidikan spesialis dokter memakan biaya yang mahal. Akan tetapi, katanya, pada program ini, para residen tidak perlu membayar uang kuliah ataupun uang pangkal, dan mendapatkan keuntungan yang sama dengan tenaga kerja lainnya.
“Mereka akan mendapat perlindungan kesehatan, perlindungan hukum, jam kerja yang wajar, dan statusnya bukan status di bawah. Bukan status pesuruh, bukan status pembantu,” katanya.
Adapun untuk kualitas program, ujarnya, pihaknya melibatkan seluruh kolegium Indonesia untuk pembuatan kurikulum, serta berkolaborasi dengan para ahli dari luar negeri untuk memperkaya kurikulum tersebut. Antara/Hms//Kop.
