KopiPagi TOBA : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba Sumatera Utara membahas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran (TA) 2019.
Rapat Paripurna DPRD dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDPPA ) Toba, Dewan meminta menetapkan standard pengelolahan Dana Desa (DD) dan memaksimalkan kapasitas pendamping desa.
Demikian juga dengan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Dewan meminta agar benar_ benar dimonitoring, diawasi dan didampingi.
Hal disampaikan Badan Anggaran DPRD Toba melalui juru bicaranya Sabaruddin Tambunan dalam pembahasan LPJ APBD Tahun Anggaran (TA) 2019, pada Senin (27/07/2020).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Toba Effendy Napitupulu, Wakil Ketua Mangatas Silaen dan dihadiri Bupati Toba Darwin Siagian, Wakil Bupati Hilman Sitorus dan staf kepala dinas Bupati Toba, di Gedung Ruang Rapat Dewan Toba Desa Pagar Batu Balige, Kabupaten Toba.
Selain itu pengelolaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa. diminta juga agar pengelolaan BUMdes tetap didampingi menyesuaikan potensi.
Lebih lanjut, juru bicara Dewan Badan Anggaran Pendapatan Lo Rp 1.073.867.295.581.40. Surplus/defisit dari kegiatan operasional Rp 15.549.578.612.54, setelah badan anggaran membahas mencermati dan mendengar keterangan dari tim anggaran Eksekutif Toba Badan anggaran memberikan pendapat, tanggapan dan saran terhadap laporan keuangan pemerintah Toba TA 2019.
Secara umum, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Toba belum mencapai target dengan realisasi sebesar Rp 68.046.526.605.06 dari rencana sebesar Rp 72.417.846.948.04 dalam arti dana TA 2019 teralisasi sebesar 93, 39 persen. Hal disebabkan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mencapai target.
Adapun OPD yang tidak mencapai target, yakni Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UKM , Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Pariwisata dan PUPR.
Badan Anggaran DPRD Toba melalui juru bicaranya Sabaruddin Tambunan mengharapakan pengelola PAD membuat terobosan dan permula yang tepat di Pemkab Toba dengan mengoptimalkan aset aset Pemerintah di Toba.
Rumah Sakit Umum Daerah Porsea agar benar betul dalam membuat program/ kegiatan, kata Sabaruddin.
Hal itu disampaikan Sabaruddin agar tidak terjadi seperti tahun 2019, dimana program pengadaan obat yang dianggarkan Tahun 2019 dalam P. APBD tidak dapat dilaksanakan.
Terkait dengan itu, disarankan untuk obat agar diusulkan untuk kebutuhan satu tahun dan jangan pada saat P.APBD, kata Sabaruddin.
Dalam Rapat Paripurna, kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dewan meminta agar program bantuan lebih tepat sasaran kepada masyarakat sehingga bantuan dimaksud bermanfaat untuk peningkatan perekonomian masyarakat petani.
Disarankan Dewan dalam pengadaan bibit tanaman dapat memberdayakan masyarakat , dan disamping itu Dinas Pertanian dapat memonitoring dan mengevaluasi terhadap masyarakat penerima bantuan tentang perkembangan hasil bantuan yang diterima, pungkas juru bicara Badan Anggaran Dewan Toba Sabaruddin Tambunan. kop
Pewarta :
Julius P Siahaan
Editor :
Nilson Pakpahan
