KopiPagi | JAKARTA : Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dinilai lambat. Karena itu, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) meminta agar pemerintah segera merampungkannya.
Mengingat, saat ini triwulan III 2021 tengah berjalan. Pemerintah sendiri menargetkan pengerjaannya dari 2020 hingga 2021. Tentu dengan harapan 2022 dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Sekretaris Bidang Maritim dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan PB PMII, Joni Satriawan, menegaskan bahwa pembangunan PLBN Terpadu tidak boleh berlarut.
“Kami mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR agar fokus dengan pembangunan PLBN. Ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat di kawasan perbatasan,” tambahnya.
Joni menegaskan, pembangunan PLBN Terpadu wajib diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Sehingga ke depan berdampak baik terhadap sosial ekonomi masyarakat perbatasan.
Pria asal Sumbawa NTB ini kembali menegaskan, bahwa pembangunan PLBN wajib melibatkan banyak pihak dan bukan hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Namun kementerian lain juga wajib terlibat membangun sarana dan prasarana di titik pembangunan PLBN tersebut.
Seperti Kementerian Perdagangan, lanjutnya, wajib membangun pasar. Kementerian Agama, membangun tempat ibadah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan akses listrik hingga ketersediaan bahan bakar.
“Ini adalah amanat Perpres, jadi harus dilaksanakan. Termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Daerah Tertinggal, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus terlibat. Mereka wajib untuk membangun dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan pembangunan PLBN Terpadu di 11 titik. Sejauh ini, baru 1 titik yang rampung dikerjakan. yakni di Distrik Sota Kabupaten Marauke Papua. Sementara sepuluh lainnya belum dirampungkan.
Kesepuluh PLBN tersebut berlokasi di Distrik Ninati Kabupaten Boven Digoel Papua. Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau. Kemudian, dua titik di Kalimantan Barat. Kecamatan Jogai Babang Kabupaten Bengkayang dan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang. Dua titik di Nusa Tenggara Timur, yakni di Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang dan di Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara.
Kemudian di Kalimantan Utara ada empat titik. Tiga titik di Kabupaten Nunukan, yakni di Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Krayan, dan Kecamatan Sebatik Utara. Sementara satu titik lagi dibangun di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. *Kop.
