MAKASSAR | KopiPagi: Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan (Sulsel), Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengingatkan masyarakat dan para stakeholder untuk tidak lengah, antisipasi semua kerawanan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Hal itu dikatakan Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak pada acara Forum Group Discussion (FGD) mengangkat tema “Antisipasi Potensi Kerawanan Pemilu Serentak 2024” yang berlangsung Kamis (30/11/2023).
Kajati Sulsel yang kerap disapa Leo Simanjuntak itu memaparkan ulasannya bagaimana mengatasi kecurangan maupun kerusuhan yang berpotensi terjadi.
“Kita semua tidak boleh lengah untuk mengantisipasi potensi kecurangan dan kerusuhan dalam proses penyelenggaraan pemilu,” jelasnya.
Tentu saja yang paling utama harus dipastikan bagaimana stakeholder yang terlibat didalamnya betul-betul bisa netral.
Leo mengungkapkan di Kejaksaan sudah ada arahan-arahan dari Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa Jaksa harus netral pada pemilu 2024 mendatang.
Pada akhirnya Leo menyampaikan bahwa Pemilu itu proses demokrasi yang harus disukseskan bersama.
“Karena itu kita perlu satu hati, kemudian berkolaborasi dan terus berkonsolidasi untuk menciptakan pemilu yang damai dari Sulsel untuk Indonesia,” tuturnya.
Selanjutnya Wakil Kepala Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulsel Brigjen Pol. CH. Patoppoi, S.S.t., M.K.,S.H. juga menyampaikan bahwa Polda Sulsel telah melakukan mitigasi proses pengamanan pemilu tahun 2024 mendatang
“Untuk mengawal Pemilu 2024, Polda Sulsel Kerahkan kurang lebih 17.000 personil pengamanan yang akan disebar sesuai dengan hasil pemetaan mengenai tingkat kerawanan Pemilu”. jelasnya
Selain itu kata dia, bahwa pihaknya juga telah mengatur pola pengamanan khusus seperti mendirikan pos-pos pengamanan pada titik-titik tertentu. pungkas Wakapolda Sulsel itu.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, SE., M.I.Kom. memetakan kendala-kendala yang sangat rentan terjadi dalam proses pengamanan Pemilu 2024 yang akan datang.
“Sekarang ini jelang pemilu 2024, telah muncul berbagai macam masalah yang berujung terjadinya perdebatan panjang. Seperti sebelum masa kampanye yang paling marak bersoal adalah tentang pemasangan baliho oleh sejumlah kontestasi”. jelasnya
Belum lagi kata Ibu Dia demikian sapaannya, bahwa semakin kesini sepertinya telah mengalami yg videotron ini juga seringkali menjadi masalah dan mengundang perdebatan dari berbagai kalangan. pungkasnya
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Prof. Dr. Anwar Borahima, SH., MH., menyampaikan bahwa Hampir semua Bawaslu diminta menyusun Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP. Nah terkait IKP terdapat perbedaan IKP pelaksanaan Pemilu dengan Pilkada.
“Lebih tinggi potensi IKP saat Pilkada daripada Pemilu karena Rakyat lebih antusias menyambut Pilkada daripada Pemilu”. jelasnya
Kemudian Prof Anwar sapaan akrabnya, juga menyampaikan bahwa sekelumit penanganan kerawanan pemilu, Bawaslu sering mengalami kesulitan karena kekurangan data. Seringkali KPU tidak ingin memberikan data kepada Bawaslu karena alasan untuk melindungi data pribadi. jelasnya
“Padahal dalam aturan itu, terdapat pengecualian bilamana demi untuk kepentingan negara, Nah Bawaslu juga menjalankan tugas demi untuk kepentingan negara. Jadi hati-hati KPU”. tegas Prof. Anwar
Kemudian diakhir, Prof. Anwar juga menyampaikan bahwa dalam proses distribusi Logistik, sangat berbeda tantangannya di pegunungan maupun di daerah pesisir. Potensi kerawanannya sangat rentan. serta sangat ironi ketika ada penyelenggara yang berpihak. nah ini juga berbahaya. tutupnya
Diketahui bahwa selama FGD berlangsung, dipandu langsung oleh Fajlurrahman Jurdi Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas, juga turut dihadiri sejumlah penanggap dari berbagai latar belakang mulai dari akademisi, pegiat demokrasi hingga para pimpinan media. *Kop/berbagai sumber.
