SALATIGA | KopiPagi : Untuk yang kelima kalinya, Kota Salatiga masuk dalam tiga besar ‘Kota Paling Toleran’ se Indonesia, pada Rabu (30/03/2022) kembali Kota Salatiga menerima penghargaan tersebut dan penghargaan dari Lembaga Setara Institut itu diterima langsung Wakil Walikota Salatiga Dr H Muh Haris didampingi Asisten I Sekda BPH Pramushinta di Jakarta.
Wakil Walikota Salatiga Dr H Muh Haris menyatakan, bahwa pihaknya sangat berterima kasih kepada masyarakat warga Kota Salatiga atas sumbangsihnya dalam membangun Kota Salatiga. Penghargaan tiga besar Kota Toleran se Infonesia tahun 2022 ini, merupakan hasil kerja keras semua pihak di Kota Salatiga. Baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, serta masyarakat pada umumnya. Dengan penghargaan ini di tahun 2022, telah menegaskan bahwa sejak pertama diadakan penilaian indeks kota toleran se Indonesia sampai dengan tahun 2022 ini, Kota Salatiga selalu masuk dalam 3 besar. Hal ini layak dibanggakan dan harus disyukuri.
“Penghargaan yang kita terima ini, merupakan sebuah prestasi hasil kerja dari seluruh masyarakat Kota Salatiga. Bahkan, di akhir masa pengabdian kami (pasangan Yuliyanto – H Muh Haris/YARIS) sebagai Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang benar-benar sangat membanggakan. Terima kasih untuk measyarakat Kota Salatiga dan marilah terus kita jaga kerukunan dan kebhinekaan di Kota Salatiga,” kata H Muh Haris kepada koranpagionline.com, Kamis (31/03/2022).
Ditambahkan, bahwa dengan penghargaan ini yang sangat membanggakan namun penuh tantangan yang salah satunya bagaimana mempertahankannya mendatang. Dengan demikian Kota Salatiga ini mampu mewujudkan kehidupan yang toleran dengan berbagai suku, agama etnis maupun budaya yang ada di Kota Salatiga. Bahkan, sejak lama Kota Salatiga ini disebut sebagai ‘Kota Miniatur Indonesia’ yang majemuk dan selalu hidup berdampingan.
Dari data yang dihimpun, 10 besar kota paling toleran di Indonesia adalah Kota Singkawang, Manado, Salatiga, Kupang dan Tomohon. Kemudian, Kota Magelang, Ambon, Bekasi, Surakarta dan Kediri. Adapun delapan indikator penialaian antara lain Rencana Pembangunan, Kebijakan Diskriminatif, Peristiwa Intoleransi, dan Diinamika Masyarakat Sipil. Selanjutnya, Pernyataan Publik Pemerintah Kota, Tindakan Nyata Pemerintah Kota, Heterogenitas Agama, serta Inklusi Sosial Keagamaan. ***
Pewarta : Heru Santoso.
