JAKARTA | KopiPagi : Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Dr Febrie Adriansyah SH MH, menyatakan, perlunya ruang diskusi hukum yang dapat digunakan bersama oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan pihak Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terkait dengan bisnis investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
“Hal itu dimaksudkan agar bisa mendeteksi permasalahan-permasalahan hukum guna mencegah timbulnya kerugian dalam investasi tersebut,” ujar Febrie Adriansyah dalam acara Monitoring Evaluasi dan Penguatan Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan se Wilayah DJI Jakarta tahun 2021 dan Rencana Kerja sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021, yang berlangsung di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Selasa (21/12/2021).
Dalam acara itu Kajati DKI Jakarta, Febrie Adriansyah, dan Asisten Deputi Wilayah Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) dan Managemen Resiko BPJS Ketenagakerjaan melakukan penandatanganan bersama Komitmen Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminas Sosial Ketenagakerjaan.
Selain penandatanganan komitmen implementasi Inpres Nomor 2 tahun 2021, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menerima apresiasi dari BPJS Ketanagakerjaan dalam bentuk piagam penghargaan yang diterima langsung oleh Kajati DKI Jakarta dari Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta.
Hadir pada acara itu beberapa pejabat dari Kejati DKI Jakarta yakni Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), Herry Horo, Asisten Intelijen (Asintel), Bahrudin, Kabag TU, Koordinator pada bidang Datun serta seluruh Kajari di Wilayah DKI Jakarta.
Sementara dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dihadiri oleh Asisten Deputi Wilayah Bidang Wasrik dan Managemen Resiko beserta seluruh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan se – Wilayah DKI Jakarta. ***
Pewarta : Syamsuri.
