JAKARTA | KopiPagi : Dipimpin Jaksa Agung Prof Dr ST Burhanuddin SH MH, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) semakin terus meningkat. Berdasarkan hasil survey Indikator Politik Indonesia menyebutkan bahwa saat ini Kejagung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat. Hal ini merujuk pada hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 13-20 September 2022.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, Kejagung berada di tingkat teratas dari tiga lembaga penegak hukum lainnya yaitu Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kejagung memimpin dengan tingkat percaya publik sebesar 67% dan tingkat sangat percaya sebesar 8%.
“Jadi kalau kita tanya seberapa percaya masyarakat terhadap empat lembaga ini dalam penegakan hukum itu, yang paling tinggi tingkat trust diberikan publik kepada Kejagung (75 %),” kata Burhanuddin dalam Evaluasi Publik atas Kinerja Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Hukum dan Prospek Elektoral Jelang 2024 pada kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (02/10/2022).
Pada peringkat kedua, tingkat kepercayaan publik kepada penegakan hukum diduduki oleh Pengadilan dengan tingkat kepercayaan 64% dan sangat percaya 10%. Lalu disusul dengan KPK dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 65% dan sangat percaya 8% serta Polri dengan tingkat kepercayaan publiki sebesar 54% dan sangat percaya sebesar 9%.
“Jadi ini memang terbaru ya dalam dunia opini publik, biasanya awal-awal dulu KPK berdiri sampai tahun 2019 itu, KPK the most trusted institution dalam bidang penegakan hukum, sekarang KPK agak turun di peringkat KPK,” katanya.
“Setelah KPK turun pamornya di mata pubik, polisi waktu itu nomor satu, kita pernah riset tahun 2021, polisi lembaga yang paling dipercaya publik, ternyata sekarang drop di paling bawah,” tambahnya.
Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Prof Dr ST Burhanuddin SH MH berhasil meraih penghargaan Special Achievement Award dari International Association of Prosecutors (IAP).
Tak cuma itu, Jaksa Agung Burhanuddin juga menerima penghargaan sebagai Tokoh Restoratif Justice dan Pemberantas Korupsi.
Penghargaan diberikan pada acara Rakyat Merdeka Award 2022 untuk Indonesia Pulih dan Bangkit, yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (28/09/2022).
Sementara itu Koordinator Tim Advokasi Patriot Indonesia (TAPI), Iqbal Daut Hutapea, mengapresiasi kinerja jajaran Kejagung yang terus mendapat acungan jempol dari masyarakat.
Menurut Iqbal, prestasi moncer Jaksa Agung Burhanuddin sudah selayaknya selaras dan berjalan beriringan dengan sikap, integritas dan prilaku jaksa sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Iqbal mengakui di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Burhanuddin, Kejaksaan Agung banyak perubahan yang mendapat respon positif dari masyarakat pencari keadilan.
Beberapa gebrakan dalam pengungkapan kasus-kasus yang cukup besar dan menarik perhatian publik banyak terungkap.
“Khususnya kasus Mafia Tanah dan kasus-kasus mega korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara hingga triliunan rupiah,” kata Iqbal.
Dia menambahkan, tentunya dengan berbagai macam pengungkapan kasus-kasus besar tersebut, harus dilakukan juga dengan berbagai langkah-langkah hukum yang tepat hingga seberapa besar pengaruh dari tuntutan jaksa-jaksa yang akan menangani perkara-perkara tersebut.
Sehingga, tambah Iqbal, bukan hanya sekedar berhasil mengungkap dan menangkap para pelakunya saja, tetapi masyarakat juga menunggu sejauh mana proses hukum yang akan dilakukan para jaksa dalam memberikan tuntunan atas kasus-kasus tersebut.
TAPI yang selama ini memberikan support dan perhatian atas kinerja dan keberhasilan-keberhasilan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara-perkara yang menarik perhatian publik, berharap agar pembinaan para jaksa-jaksa di tingkat Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) juga harus memiliki integritas Prilaku yang dapat diharapkan masyarakat.
“Karena masih banyak jaksa-jaksa yang ada saat ini justru belum dapat memberikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan penanganan perkara yang ada di wilayah Kejati maupun di tingkat Kejari,” tutur Iqbal.
Apresiasi juga datang dari Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. Dia mengatakan, kalau lihat penegakan hukum di tanah air, Kejagung memang lebih di depan dalam mengusut kasus-kasus korupsi berskala besar. Misalnya saja kasus korupsi pada maskapai penerbangan Garuda yang merugikan negara hingga Rp 8,8 triliun. Kasus ini, hampir membuat PT Garuda Indonesia (Persero) gulung tikar.
Selain kasus Garuda, hasil kolaborasi Menteri BUMN Erick Thohir dan Kejaksaan Agung juga berhasil menyelesaikan kasus-kasus lainnya. Seperti Jiwasraya, Waskita, Krakatau Steel, dan kini sedang menyelidiki kemungkinan korupsi di PT Adhi Karya dan juga PT PLN.
Keberanian Jaksa Agung Burhanuddin menumpas kasus-kasus besar korupsi layak diacungi jempol. ***
Pewarta : Syamsuri.
