KopiOnline DEPOK, – Polres Depok memanggil Usman Haliana Pejabat Kepala Dinas Sosial Pemkot Depok, beberapa waktu lalu (22/04/2020). Pemanggilan terhadap Usman terkait kisruhnya penyaluran Bansos yang bersumber dari APBD Pemkot Depok.
Penyaluran Bansos untuk 30.000 Kepala Keluarga (KK) tersebut baru pada tahap awal sebanyak Rp 7,5 milyar digelontorkan ke warga Depok sebagai bentuk bantuan sosial (Bansos) ke 30 ribu KK sebagai bagian dari PSBB.
Kekisruhan muncul karena diduga ada penyunatan terhadap penerima Bansos di daerah Pancoran mas. Warga yang harus menerima Rp 250 ribu per KK di sunat menjadi Rp 225 ribu.
Polres Metro Depok terus mendalami kasus dugaan pemotongan dana bantuan sosial (Bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19. Beberapa orang yang terlibat membagikan Bansos kepada 4223 RT di 63 kelurahan dan 11 kecamatan ikut dipanggil untuk dimintai keterangan.
Kepala Dinsos Depok dilaporkan diperiksa sebagai saksi selaku penanggung jawab penyaluran anggaran dana Bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19. Anggaran itu berasal dari APBD Kota Depok melalui program jaring pengaman sosial (JPS) senilai Rp7,5 miliar. Nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada 30.000 Kepala Keluarga (KK).
“Dana sebesar itu tak boleh disunat oleh oknum, saya sudah turun kelapangan dan dari penelusuran, banyak bantuan dipotong dengan alasan ini itu. Untuk besar uang yang disunat bervariasi,” jelasnya.
Berdasarkan pantauan dari Koranpagi online. Pemberian bansos di kota Depok belum berjalan sepenuhnya. Bansos yang bersumber dari propinsi jawa barat juga belun turun. Termasuk bansos dari Presiden.
“Isyunya sudah ramai. Tapi masih isyu. Warga berharap Bansos presiden dan dari propinsi jawa barat cepet direalisasi. Mosok PSBB sudah hampir sebulan. Bansosnya belum turun. Ngapain aja kerjanya aparatur itu. Sibuk berdebat saja soal data,” jelas Gatot. Salah satu pegiat demokrasi yang tinggal di Depok.
Menurut dia. Bantuan sosial atau bansos yang bersumber dari APBD kota Depok 2020 sebanyak 75 milyar untuk penanganan Covid 19. Perkiraan penerima bansos sekitar 300 ribu KK di kota Depok.
“Tapi ini baru 30 ribu KK sudah kacau. Bahkan ada penyunatan,” jelasnya. Gatot juga menyoroti bahwa buruknya soal data data penerima bansos berimbas ke para ketua RW dan RT
“Saya menemukan. Ada permintaan data ke RW dari kelurahan. Bahwa setiap RT harus mengirimkan 2 orang penerima. Tetapi ketika pelaksanaannya. Jumlah penerima tidak masuk semua. Seperti RW 6 Depok Jaya. Ada 12 RT dan setiap RT diminta 2 orang penerima. Tetapi implementasinya hanya 18 penerima , ini kan gak bener,” jelas Gatot.
Dia sendiri heran. Ditengah carut marutnya soal penerimaan bansos kok bisa Pemkot Depok. Yakni walikota Depok bagaikan paket sembako ke para ASN dan non ASN di lingkungan Pemkot Depok.
“Itu kan menyakitkan warga. Sebab ASN atau non ASN yang jadi staf di Pemkot Depok kan sudah dapat gaji,” jelas Gatot.
“Justru yang harus dipikirkan adalah mereka yang terdampak. Terdampak jadi miskin karena kasus Covid 19.'”, jelas Gatot. Gan/koop.
