JAKARTA | KopiPagi : Tiga unit kerja setingkat eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) tengah berupaya mendapatkan gelar Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).
Tiga unit kerja tersebut, tidak lain adalah Direktorat Bina Aparatur (Bintur) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktorat Pencatatan Sipil (Capil), dan Direktorat Pendaftaran Penduduk (Dafduk).
Berbagai upaya reformasi birokrasi telah dilakukan sejak jauh-jauh hari, mulai dari manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Di Direktorat Bintur misalnya, salah satu upaya nyata menyelenggarakan reformasi birokrasi nampak dengan penerapan inovasi Sistem Database Pejabat Dukcapil Daerah (Aplikasi SIDARA).
SIDARA berhasil berubah proses pengusulan pengangkatan/ pemberhentian pejabat Dinas Dukcapil di daerah dari manual menjadi digital, membakukan standar operasional prosedurnya, sekaligus membakukan standar kompetensi pejabat secara spesifik.
“SIDARA juga dilengkapi menu tracking sehingga terjadi transparansi informasi bagi pemangku kepentingan terkait sejauh mana usulan pengangkatan/pemberhentian diproses,” kata Direktur Bintur, Andi Kriarmoni, saat didatangi Tim Evaluator Zona Integritas Tahun 2021, Kementerian PAN-RB, Kamis (25/11/2021).
Pun di Direktorat Capil, berbagai upaya reformasi birokrasi dilakukan secara nyata dengan munculnya berbagai inovasi, seperti inovasi SUPERTAJAM, Layanan Akta Capil Online, Akta Kertas HVS Biasa, serta Pencetakan Dokumen secara Mandiri.
“Dengan berbagai inovasi tersebut, terjadi peningkatan persentase kepemilikan akta kelahiran usia di bawah 17 tahun dari hanya 31,25 persen di 2014, menjadi 95,98 persen di akhir 2020,” kata Direktur Capil, Handayani Ningrum, kepada Tim Evaluator.
Adapun di Direktorat Dafduk, pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilakukan secara komprehensif. Salah satu inovasi yang penting adalah dengan memfasilitasi perekaman dan pencetakan KTP-el bagi penduduk rentan Adminduk, seperti transgender dan suku anak dalam.
“Target kami adalah melakukan pemenuhan identitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali sehingga berbagai program pemerintah dapat tersalurkan dengan akurat,” terang Direktur Dafduk, David Yama.
Sebagai tambahan informasi saja, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Dukcapil Kemendagri secara keseluruhan memang telah dilakukan semaksimal mungkin.
Setiap direktorat telah membentuk tim pembangunan zona integritas, yang seluruh aparaturnya berkomitmen menandatangani pakta integritas dan maklumat pelayanan. *Kop.
