KopiOnline Jakarta,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, kementeriannya akan melakukan perubahan anggaran tahun 2019 terkait pengadaan blanko E-KTP.
Hal tersebut disampaikan Tito kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (26/11/2019). “Memang terjadi defisit blanko E-KTP maka kita melakukan revisi anggaran,” katanya.
Tito mengungkapkan, sebetulnya revisi anggaran di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang memerlukan revisi untuk pengadaan, tetapi masih ada yang kurang.
“Maka saya mengambil langkah untuk melakukan revisi anggaran dari berbagai komponen,” katanya.
Mantan Kapolri menjelaskan, komponen yang dimaksud adalah satuan di Kemendagri yang lain yang dianggap kurang terserap, atau mungkin dianggap tidak terserap.
“Itu diambil, diarahkan untuk yang mendesak yaitu blanko. Karena blanko ini menjadi kebutuhan mendasar dan menuntut bagi masyarakat, ”tandasnya.
Untuk itu, menurut Tito salah satu langkah yang akan disetujui adalah dengan persetujuan
Karena untuk mengubah program dan mengubah satuan harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI, dalam hal ini Komisi II yang menjadi mitra kita,” jelasnya.
Terima kasih, terima kasih karena Kemendagri sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi II DPR RI.
“Anggaran yang dibutuhkan lebih dari kurang Rp15 miliar 900 juta untuk 1,5 juta keping blanko. Setelah itu nanti diaktifkan mungkin Ditjen Dukcapil untuk melakukan eksekusi dan segera melakukan distribusi ke daerah-daerah yang kekurangan blanko, ”ungkapnya.
Tito mempertimbangkan, jumlah anggaran tersebut masih kurang, sehingga akan dibahas kembali dalam Raker mendatang.
“Nanti dalam Raker hari Kamis tanggal 28 November nanti, ini kita akan bahas lagi untuk dibahas tahun depan. Tahun depan jangan sampai terjadi kekurangan lagi, ”harapnya.
Pengurangan Anggaran 2020. Mantan Kapolda Metro Jaya mengatakan, anggaran kementeriannya untuk tahun 2020.
“Justru itu tadi kita akan membahas karena saya melihat, untuk tahun 2020 ditambah anggarannya lebih dari 30 miliar,” terangnya.
Tito mempertimbangkan, hal tersebut berarti terjadi defisit anggaran untuk tahun depan. “Oleh sebab itu saya sebagai pejabat baru, Kemendagri menyambut baik Komisi II membentuk Panja tentang E-KTP, termasuk jumlah blankonya,” tegasnya.
Tito berjanji, dia akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) tentang kekurangan itu. “Jangan sampai tahun depan terjadi kekurangan lagi, karena e-ktp ini dinamis karena pertaliannya. Ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak bisa diprediksi, ”terangnya.
Melobi Kemenkeu
Mantan Kapolda Papua meminta, dia sudah menjelaskan tentang Ditjen Anggaran. “Kan di bawah Ibu Menkeu ada Ditjen Anggaran. Ibu Sri Mulyani pasti bertanya ke Ditjen Anggaran juga, baru nanti setelah kami mengumumkan teknisnya kepada Ditjen Anggaran, Ditjen Anggaran baru menyampaikan kepada Menkeu. Saya juga akan berbicara dengan Menkeu, ,” sambungnya.
Tito meminta, harus dibuat terlebih dahulu latihan memperkirakan anggaran yang dibutuhkan. Karena ini dinamis. Orang yang pindah alamat ganti KTP, yang menikah ganti KTP, bencana alam juga, atau pemekaran namun bukan kabupaten / kota dan provinsi karena ada moratorium pemekaran. Jadi yang ada pemekaran RT / RW, kelurahan, kecamatan, otomatis KTP-nya berubah lagi.
Menurut Tito, hal tersebut dinamakan suatu dinamika. “Jadi jumlah KTP ini dinamis, karena dinamis maka tidak bisa diprediksi sukses. Lain seperti pengadaan pakaian. Pengadaan pakaian itu kan jumlah orangnya pas, ”ucapnya.
Oleh karena itu, Tito menghindari latihan yang dibuat semaksimal mungkin agar tidak terjadi kekurangan anggaran.
“Diperlukan 26 juta ya ditambahi lebih dari itu pantas. Ini semua kan agar tidak terjadi kekurangan anggaran, ”cetusnya.
Teknologi E-KTP
Tito menjelaskan, melengkapi teknologi elektronik mutakhir yang telah disediakan untuk E-KTP. “Ada chipnya. Chipnya itu jika untuk E-KTP keberadaan di tengah. Itu ada tujuh lapis, chipnya ada di lapis ke 3. Beda dengan kartu kredit, kartu debit, chipnya ada di luar. Ini chipnya ada di dalam. Hanya bisa dibaca dengan card reader, ”ungkapnya.
Tito mengaku, untuk pemilik sistem keamanan E-KTP maka digunakan sistem keamanan yang dipenuhi.
“Kita menggunakan sistem yang terintegrasi, sistem keamanan yang dinamai dinamis. 24 jam. Pertama dengan jaringan pribadi virtual (VPN), jalur khusus, ”terangnya.
Mantan Kepala BNPT ini menguraikan, fasilitas pengamanan kedua yang diperlukan dalam E-KTP adalah firewall.
“Yang kedua dengan berbagai firewall, pengamanan setiap yang masuk di sana harus terdata dengan baik,” jelasnya.
Untuk pengamanan E-KTP ini, Tito akan meminta pihaknya untuk meminta bantuan dari pihak terkait. “Kami juga menangani dengan BPPT dan BSSN terkait pengamanan data E-KTP,” pungkasnya. JN/kop.
Media Partner : jakartanews.id
