KopiPagi| DEPOK : Dinas Pendidikan (Disdik) Propinsi Jawa Barat (Jabar) diminta tidak tutup mata terkait Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB jalur Afirmasi, khususnya dari kalangan keluarga tak mampu. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan, Senin (07/06/2021).
Seperti diketahui pada Senin (07/06/2021) dimulainya penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB SMA SMK Propinsi Jawa Barat (Jabar) 2021 jalur Afirmasi.
“Ya ada sekitar 30 keluarga kurang mampu yang di data DKR yang anaknya mengikuti PPDB tahun ini, tentu saya harapkan semuanya bisa diterima disekolah negeri,” terang Roy.
Berdasarkan informasi yang diterima DKR, banyak orang tua miskin secara faktual tapi tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
“Ini yang saya bilang agar Disdik Propinsi Jabar tidak tutup mata, terkait persyaratan untuk jalur Afirmasi kelompok keluarga tak mampu. Sebab tidak semua warga miskin Depok tercantum dalam DTKS,” ungkap Roy.
Untuk itu DKR, minta agar Kepala Disdik Provinsi Jabar membuat diskresi, jangan sampai merugikan orang tua dari keluarga miskin.”Kriteria miskin sebetulnya bisa dilihat dari beberapa dokumen pendukung, misalnya, KIS PBI, itu jelas KIS nya orang tidak mampu, terus juga Program Indonesia Pintar, dimana siswa miskin mendapatkan bantuan keuangan dari pemeriksaan,” jelas Roy.
Seperti laporan yang diterima DKR, ada anak yatim dan ibunya bekerja sebagai pembantu, punya KIS PBI dan PIP tapi tidak tercantum dalam DTKS.
“Masak dokumen resmi seperti KIS PBI atau PIP tidak diakomodir dipersyaratan keluarga tak mampu? Inikan aneh, untuk itu, Disdik Propinsi Jabar perlu mengeluarkan diskresi,” tegas Roy.
Sebetulnya DKR sendiri menuntut agar semua siswa miskin diakomodir di sekolah negeri, sehingga semua biaya ditanggung negara. Jangan dibatasi diangka maksimal 20 persen.
“Iya kami minta semua siswa dari anak orang tua miskin agar semua diakomodir. Sisanya baru melalui jalur yang lainya. Itu tuntutan awal kami,” pungkas Roy. (depoktren/kop).
