JAKARTA | KopiPagi : Kontestasi politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sudah di depan mata menjadi salah satu dari poin tugas pokok sebagai Staf Ahli, terlebih Kejaksaan memiliki peran strategis untuk ikut mensukseskan gelaran pemilu yang akan dilaksanakan dalam hitungan bulan.
Demikian Dikatakan Jaksa Agung RI, Prof Dr Burhanuddin SH MH, dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Jaksa Agung Dr Sunarta SH MH saat melantik Dr Masyhudi SH MH menjadi Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan dan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Selasa (15/08/2023).
Jaksa Agung Burhanuddin melalui Wakil Jaksa Agung Sunarta berharap agar pejabat terkait dapat mengolah dan menelaah masalah-masalah berdasarkan keahlian, guna memitigasi permasalahan, sebelum muncul ke permukaan.
Jaksa Agung melalui Wakil Jaksa Agung Sunarta juga mengingatkan dalam perhelatan pemilu, Kejaksaan memiliki sikap yang tegas untuk berlaku netral
“Hal ini selaras dengan poin ketujuh Perintah Harian Jaksa Agung tahun 2023 untuk senantiasa menjaga netralitas personel dalam menyongsong pemilu serentak 2024,” katanya.
Selanjutnya, Wakil Jaksa Agung Sunarta menyampaikan, pengangkatan, penempatan, dan alih tugas pejabat di semua sistem organisasi, tidak terkecuali di lingkungan Kejaksaan, merupakan hal lumrah dan berkesinambungan dengan didasarkan pada kebutuhan organisasi.
Oleh karenanya, hal ini merupakan salah satu bagian upaya pembenahan dan pengukuhan organisasi guna mewujudkan pelayanan optimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut Wakil Jaksa Agung Sunarta mengatakan, penempatan sumber daya manusia dalam berbagai jabatan diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi dan dapat menyelesaikan tugas yang diamanatkan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
“Kebijakan pengisian personil dari satu penugasan ke penugasan lain, dari satu daerah ke daerah lain juga bertujuan sebagai ikhtiar kita untuk senantiasa melakukan penyegaran agar Kejaksaan selalu siap menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang cenderung semakin kompleks dan beragam,” katanya.
Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, Wakil Jaksa Agung Sunarta menyampaikan, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang, memiliki peran strategis untuk turut terlibat mengamankan kebijakan pemerintah.
Oleh karena itu, tambah Sunarta, kita harus memiliki kepekaan terhadap situasi dan kondisi apapun agar dapat memberikan saran dan solusi atas segala persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah.
“Bagi Saudara Masyhudi yang baru saja dilantik, tanggung jawab yang cukup berat ada di pundak saudara, terlebih permasalahan dan tantangan yang cenderung semakin kompleks dan beragam, sehingga diperlukan kajian yang komprehensif terkait dengan perkembangan hal-hal yang terkait dengan bidang tugas saudara,” tutur Sunarta.*Kop.
Editor : Syamsuri.
