SEMARANG | KopiPagi : Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto meninjau langsung pelaksanaan SKD CPNS Kemenkumham Jateng yang digelar di Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang telah memasuki hari terakhir, dan selama 17 hari berlangsung, proses seleksi tersebut selalu dipantau oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.
“Saya percaya kemampuan dari para peserta seleksi ini, percayalah pada kemampuan diri sendiri, ini sudah final. Tunjukkan kemampuan dengan optimal, saya tunggu pengabdiannya di Kemenkumham. Dalam pelaksanaan seleksi ini, diutamakan juga penerapan protokol kesehatan. Mulai registrasi hingga pelaksanaan ini, dilakukan pemisahan bagi pendaftar yang sedang hamil, disabilitas termasuk juga yang lain,” kata Komjen Pol Andap Budi kepada wartawan, disela peninjauan, kemarin.
Ditambahkan, terkait adanya potensi kecurangan dalam seleksi ini, pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipatif. Salah satunya dengan menginformasikan tentang kecurangan yang dilakukan oleh peserta yang terjadi di Sulawesi Selatan. Dari informasi tersebut, lalu dikembangkan. Bagaimana modus operandinya, bagaimana cara prakteknya, apa yang harus dikerjakan petugas untuk mengantisipasi dan semoga kedepannya dapat merekrut para generasi muda yang tidak curang dan generasi muda yang fair karena belajar.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengatakan, bahwa hingga kini tidak ada aduan yang masuk ke pihaknya terkait pelaksanaan seleksi. Pihaknya mendorong kepada para peserta seleksi untuk langsung menyelesaikan masalahnya di tempat. Dengan disediakannya lokasi untuk aduan dan informasi yang diselenggarakan oleh panitia, hal ini sebagai langkah meminimalisir masalah-masalah yang terjadi. Harapannya, proses seleksi berjalan lancar, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap, hingga akhir nanti semuanya akan clear. Kalaupun ada aduan tentu kita akan selesaikan sesuai dengan ketentuan. Karena kami juga punya pengalaman yang sangat baik dengan Kementerian Hukum dan HAM begitu ada aduan dan memang prosedurnya sesuai saat itu juga dilakukan korektif,” ujar Siti.
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, A Yuspahruddin menyatakan, bahwa pihaknya menjamin jika seleksi ini berjalan transparan dan bersih dari unsur KKN. Jangan sampai terjadi pada peserta karena keinginannya yang luar biasa untuk menjadi PNS, akhirnya mencari-cari tempat untuk bisa membayar atau memberikan suap melalui calo.
“Pada seleksi ini, penerapan protokol kesehatan diterapkan secara ketat dan memberikan perlakuan khusus bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas. Jadi mulai dari depan mereka harus cuci tangan. Disiapkan hand sanitizer, jarak juga diatur serta masuk ruangan juga harus bawa surat keterangan antigen,” tandasnya. ***
Pewarta : Heru Santoso.
