Rakor Virtual : 5 Pemda Bodebek Sepakat Usul Hentikan Operasional KRL

KopiOnline JAKARTA,– Lima Kepala Daerah yang wilayahnya berbatasan dengan DKI Jakarta, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) mengadakan rapat kordinasi (Rakor) secara virtual, Selasa (06/05/2020).

Rapat Kordinasi diikuti Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Usai rapat, Walikota Bogor Arya Bima mengatakan, rapat kordinasi virtual itu menghasilkan kesepakatan akan segera mengirimkan surat berisi usulan terkait dua opsi operasional kereta rel listrik (KRL), kepada Kementerian Perhubungan. 

“Semua kepala daerah sepakat untuk segera mengirimkan surat ke Menteri Perhubungan,” kata Bima Arya.

Opsi pertama, Bima menjelaskan, adalah meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghentikan sementara pelayanan KRL. Namun, menurut Bima, opsi penghentian operasional tersebut, Kemenhub diminta berkoordinasi dengan instansi lainnya,

“Opsi penghentian layanan KRL disertai permintaan agar Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan instansi dari 8 sektor, yang dikecualikan dari ketentuan PSBB Bodebek, untuk menyediakan layanan transportasi antar-jemput bagi pegawainya,”

Jika usulan pertama ditolak, lanjut Bima, Kementerian Perhubungan diminta menjalankan opsi yang kedua, yakni menerapkan aturan yang lebih ketat dalam penyediaan layanan KRL. 

“Ada seleksi lebih ketat terhadap orang-orang yang masuk stasiun, misalnya, dengan menunjukan surat tugas dari perusahaan. Jadi, kalau ada yang hanya ingin sekedar main tidak bisa,” kata dia. 

Menurut Bima, ketentuan lebih ketat itu bisa pula dijalankan dengan disertai pengaturan kembali jam operasional dan gerbong KRL. Selain itu, kata dia, perlu disediakan layanan transportasi alternatif untuk antar-jemput pegawai dari delapan sektor instansi yang dikecualikan dari ketentuan PSBB Bodebek. 

Bima mengatakan surat yang memuat dua opsi rekomendasi terkait operasional KRL ini sedang disusun dan akan segera diteken oleh lima kepala daerah di Bodebek. Oleh karena saat ini sudah memasuki hari ke-7 penerapan PSBB Tahap II di Bodebek, surat itu akan dikirim kepada Kementerian Perhubungan secepatnya. 

“Hari Rabu besok [6 Mei 2020] surat akan dikirimkan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Barat,” ujar Bima.

Rapat koordinasi lima pemda Bodebek membahas usulan mengenai dua opsi operasional KRL dilakukan untuk menyikapi hasil tes PCR secara acak terhadap ratusan penumpang. Hasil tes swab yang dilakukan secara acak terhadap 325 orang di Stasiun Bogor pada 24 April lalu menunjukkan ada tiga orang penumpang terbukti positif terinfeksi virus corona (Covid-19).

Ketiga penumpang itu juga tidak menunjukkan gejala. Bima mengatakan surat usulan yang akan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan juga akan dilengkapi dokumen hasil tes PCR terhadap 325 orang di Stasiun Bogor tersebut. 

Seperti diberitakan sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di akun twitternya, Minggu (03/05/2020) tiba-tiba mengungkapkan, ada tiga orang penumpang kereta rel listrik (KRL) Jakarta-Bogor positif terkena virus Corona.

Pernyataan Ridwan Kamil itu mengacu pada hasil tes secara usap (swap) yang dilakukan secara acak pada 325 penumpang KRL Jakarta-Bogor. Kang Emil, biasa disapa, terkesan keras dalam menuliskan pesan tersebut.

“Ini artinya KRL yang masih padat bisa menjadi transportasi OTG [orang tanpa gejala] pembawa virus. PSBB [Pembatasan Sosial Berskala Besar] bisa gagal. Sudah dilaporkan ke gugus tugas pusat dan Kemenhub. Semoga ada respons terukur dari pihak operator KRL,” tulisnya. Otn/kop.