KopiPagi BANDUNG : Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa, Senin (28/09/2020) di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro Bandung Jawa Barat.
Menurut koordinator aksi, PC PMII Kota Bandung, unjuk rasa digelar untuk memperingati Hari Tani dan juga memperingatkan Pemprov Jabar, bahwasanya Jawa Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang sangat memprihatinkan. Karena, nasib para petani di tengah pandemi Covid-19 justru sangat tidak beruntung.
Kesulitan para petani di antaranya langkanya pupuk bersubsidi, harga hasil bumi yang anjlok di pasaran, konflik agraria di berbagai lokasi di Jawa Barat yang tidak pernah selesai dan merugikan para petani penggarap lahan. Belum lagi akan diterbitkannya Pergub Jabar soal Agraria yang bertentangan dengan UU Pokok Agraria.
PC PMII Kota Bandung menilai, ketidak transparanan dan tidak akuntabilitasnya Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat dan dwifunsi ABRI kembali terlihat ketika banyak kasus konflik agraria yang melibatkan aparatur represif ke dalam sektor publik dan tidak sedikit pula konflik agraria terjadi dengan institusi pertahanan negara ini di berbagai daerah.
“Kami merasa khawatir dengan situasi kondisis petani di tengah pandemi yang terhimpit dari berbagai sektor kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak berpihak kepada para petani. Yang jelas akan berdampak pada krisis ketahanan pangan di Jawa Barat,” jelasnya.
Oleh karena itu PC PMII turun ke jalan mengungkapkan keresahan para petani dan masyarakat Jawa Barat, meski di tengah pandemi jangan sampai masyarakat Jawa Barat mendapati krisis pangan,” tegasnya.
Meski di saat pandemi aksi unjuk rasa yang dihadiri puluhan mahasiswa ini berjalan dengan tertib dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan aksi yang digelar tersebut menuntut 5 hal mengenai problem krisis pangan di Jawa Barat:
Selesaikan konflik agraria dan berikan keberpihakan kepada para petani kecil, hentikan Pergub jabar tentang HGU yang bertentangan dengan UU pokok agrarian, hentikan praktek dwi fungsi ABRI dalam penyelesaiaan konflik dan reforma agrarian, sederhanakan regulasi yang mengatur pupuk bersubsidi di Jawa Barat, pemerintah harus melindungi petani terkait distribusi hasil bumi agar terjadi kesejahteraan untuk petani dan transparansikan tugas dan akuntabilitas tim gugus tugas reforma agrarian provinsi jawa barat. Kop.
