KopiOnline Jakarta,- Kepemimpinan menjadi kunci dalam menciptakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik. Oleh sebab itu dibutuhkan inovasi untuk membuat layanan menjadi lebih cepat dan efektif.
Hal tersebut ditekankan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II Tahun 2019, di Jakarta, Jumat (22/11/2019).
“Prinsipnya pemerintah harus berusaha secara maksimal membuat kesepakatan untuk mendukung masyarakat. Jadi kuncinya adalah kepemimpinan kepala daerah atau pimpinan yang berjuang membuat terobosan,” ujar Menteri Tjahjo Kumolo.
Dikatakannya, perbaikan pelayanan publik harus ditingkatkan. Tak hanya itu, lanjut dia, melalui pelayanan publik, pemerintah harus bisa memfasilitasi masyarakat yang terbatas.
“Hal-hal kecil sampai warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak bisa makan pun digerakkan dan diorganisir,” katanya.
Menteri Tjahjo Kumolo memutuskan, kunci utama perbaikan pelayanan publik adalah komitmen pimpinan daerah dan kepala OPD. Di sisi lain, lembaga pemerintah harus bisa memangkas alur birokrasi dan bekerja di luar rutinitas.
“Harus berani membuat terobosan, masyarakat bisa tersenyum agar bisa melayani yang terbaik,” imbuhnya.
Kementerian PANRBhasilkan hasil evaluasi sekaligus memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah di wilayah II. Tahun 2019, ada 73 kabupaten / kota dan 11 provinsi di wilayah II yang dilayani publiknya oleh Kementerian PANRB.
Jumlah ini merupakan hasil dari hasil tahun 2018, yaitu lima kabupaten dan dua kota yang dinilai. Kabupaten ketujuh dan kota yang baru pertama kali dinilai di antara Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kotabaru, Kota Mataram dan Kota Bima.
Berdasarkan hasil evaluasi maka diumumkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) berdasarkan keseluruhan wilayah II sebesar 3,39 atau tergolong dalam predikat (B-). Jika dibandingkan dengan tahun 2018, maka capaian IPP ini meningkat, di mana pada tahun 2018 capaian IPP adalah 3,03.
“Secara kualitas dan rata-rata menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cukup baik secara regional,” ungkap Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.
Pada acara ini Menteri PANRB Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah dievaluasi dengan kategori nilai Pelayanan Prima (A) dan Sangat Baik (A-).
Selain itu, penghargaan ini juga diberikan kepada 4 (empat) Kepala Daerah sebagai Pembina yang menerima predikat Sangat Baik. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, serta Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Menurut Diah, penghargaan ini untuk memotivasi Pimpinan Instansi Pemerintah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik agar tetap mempertahankan komitmen dalam meningkatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan di masing-masing tugas. Hal ini juga mendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dukungan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Diharapkan Kepala Daerah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat memperbaiki layanan menuju layanan prima sebagai percontohan untuk unit pelayanan publik lainnya,” jelasnya.
Perlu diketahui, wilayah II melingkupi Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.
Tahun 2015, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sementara itu, pada unit pemerintahan provinsi yang dievaluasi adalah DPMPTSP Provinsi, RSUD Provinsi, dan UPTD Samsat.
Diah menerangkan instrumen yang digunakan dalam melakukan evaluasi dan evaluasi pelayanan publik tahun 2019 berdasarkan PermenPANRB No. 17/2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan peraturan tersebut, ada enam aspek yang disetujui dalam penilaian antara lain kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, fasilitas dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima:
1. RSUD Kabupaten Sidoarjo
2. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I, Provinsi Kalimantan Barat
3. RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulungagung
4. RSUD Beriman Kota Balikpapan
5. RSUD Kebayoran Baru Administrasi Kota Jakarta Selatan
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
7. RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
DPMPTSP Kategori Sangat Baik:
1. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
2. DPMPTSP Kota Malang
3. DPMPTSP Kabupaten Malang
4. DPMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5. DPMPTSP Kabupaten Lamongan
6. DPMPTSP Kota Surabaya
7. DPMPTSP Kota Bontang
8. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
9. DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo
10. DPMPTSP Kota Sidoarjo
11. DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi
12. DPMPTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. DPMPTSP Kota Samarinda
14. DPMPTSP Kabupaten Tabalong
15. DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara
16. DPMPTSP Kota Banjarmasin
Rumah Sakit Kategori Sangat Baik:
1. RSUD Ahmad Yani Kota Metro
2. RSUD Wangaya Kota Denpasar
3. RSUD dr. Kabupaten Soegiri Lamongan
4. RSUD Mangusada Kabupaten Badung
5. RSUD Taman Husada Kota Bontang
6. RSUD Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta
7. RSU Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur
8. RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan
9. RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto
10. RSUD Ade Muhammad Sjoen Kabupaten Sintang
11. RSUD Kota Malang
12. RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat
13. RSUD Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi
14. RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi
Disdukcapil Kategori Sangat Baik:
1. Disdukcapil Kabupaten Badung
2. Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Disdukcapil Kota Bandar lampung
4. Disdukcapil Kota Surabaya
5 Disdukcapil Kota Denpasar
6. Disdukcapil Kabupaten Banyuwangi
7. Disdukcapil Kota Banjarmasin
8. Disdukcapil Kota Madiun
9. Disdukcapil Kota Mojokerto
10. Disdukcapil Kota Samarinda
Pembina Layanan Publik Kategori Sangat Baik:
1. Kota Wali Banjarmasin
2. Bupati Badung
3. Walikota Jakarta Selatan
4. Bupati Banyuwangi
