KopiPagi | JAKARTA : Saat ini upaya pemerintah semakin masif untuk melakukan 3T (pengetesan, pelacakan, dan pengobatan), vaksinasi, fasilitas isoter, serta peralatan pengobatan. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memperingatkan pemda-pemda agar jangan menutupi data Covid-19.
”Saya titip kepada pemda, ndak perlu ada angka-angka yang ditutupi. Biar aja dibuka. Itu masalah kita rame-rame kok. Ndak ada yang salah. Yang salah kalau kita tutupi. Kalau kita patuh dengan protokol itu, pasti (angka kasus aktif) turun,” pesannya.
Luhut mengungkap hal tersebut saat meninjau sejumlah fasilitas isolasi terpusat (isoter), sentra vaksinasi dan berdialog dengan masyarakat di kawasan Kota Malang dan Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (13/08/2021).
“Enggak ada yang salah, yang salah kalau kita tutupi, kalau kita patuh dengan protokol itu pasti (angka kasus aktif) turun,” ujarnya.
Luhut mengatakan, pandemi Covid-19 bisa diatasi jika semua bekerja sama, tak terkecuali pemda dan masyarakat.
“Jadi jangan khawatir mengenai angka (kasus aktif), biar saja tinggi, nanti kalau sudah kita obati pasti turun,” kata dia.
Luhut kali ini mengingatkan pemda terbuka mengenai data kasus Covid-19 di daerahnya masing-masing. Ia meminta daerah mampu menyikapi kebijakan yang tepat untuk menekan penularan Covid-19.
Sementara, Kementerian Kesehatan menjelaskan persoalan data kematian Covid-19 di Indonesia yang disebut tidak akurat.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, ada keterlambatan laporan terkait data Covid-19, baik untuk kasus terkonfirmasi, sembuh, maupun meninggal.
Untuk itu, kata Nadia, Kementerian Kesehatan mendukung pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan updating kasus ini dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Sehingga sesegera mungkin kita dapat menyajikan data yang lebih akurat dan tepat waktu,” ujar Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi kemarin (14/8).
Dia menegaskan, angka kematian tidak dihilangkan dari laporan harian yang disampaikan kepada publik setiap hari.
“Hanya, komponen angka kematian sedang diperbaiki agar pemerintah bisa menentukan level PPKM secara lebih tepat,” ucapnya.
Nadia memastikan, pihaknya tetap berkomitmen tinggi terhadap transparansi data dan terus-menerus memperbaiki kualitas data nasional. Berdasar data terakhir, Nadia menyebut secara nasional terjadi penurunan kasus konfirmasi positif 18 persen jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya.
Meski demikian, ada perbedaan di setiap provinsi. Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Aceh, Gorontalo, dan Bangka Belitung mencatat peningkatan kasus lebih dari 20 persen jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Sementara itu, di provinsi-provinsi Jawa, ada tren penurunan kasus. Yang paling signifikan terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Barat sehingga sangat memengaruhi tren pertambahan kasus secara nasional.
Nadia menyebutkan, per 12 Agustus, tidak ada provinsi yang mencatat bed occupancy rate (BOR) atau keterisian tempat tidur isolasi lebih dari 80 persen. Tentu hal itu menggembirakan sehingga dapat menekan beban sistem kesehatan di rumah sakit.
Namun, untuk BOR ICU, terdapat beberapa provinsi dengan BOR ICU lebih dari 80 persen, yaitu Bali, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau,” katanya.
Diketahui, beberapa waktu lalu, pemerintah mengumumkan bahwa data kematian terkini tidak akurat dan sedang dilakukan cleaning up alias perapian.
Khususnya akibat peningkatan kasus selama dua bulan terakhir. Rilis resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika kemarin menunjukkan bahwa saat ini ada lebih dari 50 ribu kasus aktif yang belum ter-update status terakhirnya. Sehingga belum diketahui, apakah berakhir dengan kondisi sembuh atau meninggal. Otn/Kop.
