KopiOnline Jakarta,- Salah satu permintaan masyarakat Papua dan Papua Barat kepada pemerintah adalah dilakukan pemekaran wilayah. Permintaan tersebut pernah diungkapkan oleh para tokoh Papua kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai mengikuti rapat terbatas, Rabu (30/10/2019) kemarin menyampaikan, Pemerintah mempertimbangkan melakukan pemekaran Papua untuk mempercepat pembangunan.
“Kemarin waktu kunjungan ke Papua kita melihat aspirasi masyarakat di situ, dan juga untuk mempercepat pembangunan di sana sekaligus menjaga situasi keamanan,” kata Mendagri di Istana Negara Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Tito menjelaskan, pemekaran wilayah Provinsi Papua tersebut dilakukan karena alasan situasional.
Mantan Kapolri ini menyebutkan, Pemerintah juga memakai laporan intelijen mengenai pertimbangan untuk provinsi baru di Papua.
“Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional,”
Hingga saat ini, lanjut Tito, arah pembicaraan pemekaran yang telah mendapatkan persetujuan gubernur adalah wilayah Papua Selatan yang meliputi beberapa wilayah.
“Di Papua itu ada tujuh suku besar di sana. Nah yang sudah bulat itu, artinya di Papua Selatan sendiri meminta dan Pak Gubernur juga menyetujui. Dalam pembicaraan kemarin itu Papua Selatan meliputi Merauke, Asmat, Mapi, Boven Digul, ini karena salah satu syarat pemekaran minimal ada lima kabupaten/kota jadi dikembangkan kota Merauke,” jelasnya.
Meski demikian ia menegaskan, pemekaran tersebut masih dalam proses pengkajian lebih lanjut dan akan dilakukan secara bertahap, serta dikaitkan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
“Nah ini yang kita lihat, satu suara itu di Papua Selatan, sementara Papua Pegunungan Tengah silahkan didiskusikan dulu aspirasi dari bawah. Kalau sudah cocok mungkin disepakati, kalau tidak cocok mungkin nanti dulu kita lakukan bertahap,” terangnya. Otn/kop
Media Partner : otonominews.co.id.
