DENPASAR | KopiPagi : Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan jika DPD RI merupakan sebuah lembaga perwakilan daerah yang memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan aspirasi daerah.
Adanya aspirasi daerah yang diperjuangkan DPD RI di tingkat pusat, akan mencegah adanya disintegrasi bangsa dan dapat memperkuat ikatan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“DPD RI juga diharapkan mampu menampung kepentingan daerah secara memadai, serta memperjuangkan aspirasi daerah dalam lembaga legislatif,” ucap Mahyudin saat rapat bersama Wakil Gubernur Bali di Kantor Pemprov Bali, Senin (21/09/2021).
Mahyudin menambahkan, dalam upaya mengoptimalkan perjuangan aspirasi daerah, kewenangan DPD RI harus sesuai dengan legitimasinya sebagai wakil daerah.
Sebagai perwakilan dari daerah, menurut Mahyudin, DPD RI seharusnya memiliki kewenangan yang optimal dalam memperjuangkan aspirasi daerah.
“Apalagi saat ini banyak daerah yang berharap besar kepada DPD RI dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang selama ini masih belum dirasakan oleh sebagian daerah. Untuk itulah, kami Pimpinan dan Anggota DPD RI periode 2019-2024 memiliki niat dan keinginan yang sangat serius untuk mewujudkan DPD RI sebagaimana cita-cita pendiriannya sebagai pengawal aspirasi dan kebutuhan daerah,” papar Mahyudin.
Menurut Mahyudin, salah satu upaya untuk mengoptimalkan perjuangan aspirasi daerah adalah dengan mewujudkan sistem bikameral (dua kamar) yang ideal dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Adanya sistem bikameral yang ideal dapat mencerminkan kehendak dan kepentingan nasional, karena memiliki dua kamar. Dalam hal ini adalah terakomodirnya aspirasi daerah sebagai bagian dari kepentingan nasional yang harus diwujudkan,” imbuh Mahyudin.
Untuk dapat mewujudkan sistem bikameral yang ideal, tutur Mahyudin, dibutuhkan penguatan kewenangan dari DPD RI. Apalagi keanggotaan DPD RI memiliki legitimasi yang kuat sebagai perwakilan langsung dari kewilayahan.
Selain itu, lanjut Mahyudin, proses pemilihan anggota DPD melengkapi hasrat politik masyarakat daerah sebagai alternatif pilihan bagi wakil-wakilnya di parlemen dan diperlukannya upaya untuk menyeimbangkan lembaga legislatif dan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Oleh karenanya menjadi pekerjaan rumah kita bagaimana selanjutnya memperkuat fungsi legislasi DPD agar mampu menyampaikan aspirasi daerah, dalam proses rumusan kebijakan di tingkat nasional terutama pembentukan undang-undang yang dibutuhkan oleh daerah,” tegas Mahyudin.
Mahyudin juga menegaskan jika dalam mewujudkan penguatan DPD RI, dibutuhkan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat daerah.
Oleh karena itu, Mahyudin mengatakan jika setiap anggota DPD RI terus berkomitmen dalam memperjuangkan aspirasi daerah sehingga menjadi lembaga yang semakin dipercaya oleh daerah.
“Apalagi DPD RI diisi oleh anggota dengan latar belakang yang berbeda-beda dan berpengalaman yang bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk perjuangan kepentingan daerah dan menghapus disparitas pembangunan yang masih ada saat ini. Kita ingin saling bahu-membahu membangun daerah. Saya titip agar DPD dioptimalkan. Kalau kita bekerja, pasti pemda dan masyarakat daerah akan cinta kepada DPD. Sehingga DPD bersama daerah pasti akan dapat mewujudkan pembangunan di daerah,” beber Mahyudin.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengeluhkan mengenai kondisi pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Tjokorda mengatakan jika pertumbuhan ekonomi di Bali sampai minus 10,98% di kuartal II tahun 2020.
Dirinya pun berharap agar DPD RI dapat membantu adanya relaksasi pembayaran kredit bagi para pelaku sektor pariwisata yang saat ini belum bisa membayar hutang atas investasi di usaha pariwisata di Bali.
“Kami juga menitipkan agar aspirasi kami, yaitu RUU Provinsi Bali dapat segera dibahas dan disahkan, sehingga akan memajukan Provinsi Bali,” ucap Tjokorda.
Terkait RUU Provinsi Bali Ketua PPUU DPD RI Badikenita Br Sitepu mengatakan, dalam waktu dekat, PPUU akan menggelar rapat dengan Gubernur Bali, salah satunya untuk membahas RUU tersebut.
Masih terkait aspirasi dari Wagub Bali, anggota DPD RI dari Bali Bambang Santoso dan anggota DPD RI dari Kalimantan Utara, Hasan Basri sependapat dengan Mahyudin.
Menurut Bambang, kewenangan DPD RI harus diperkuat dan memperoleh dukungan dari daerah, sehingga daya dorong dalam memperjuangkan aspirasi daerah akan semakin kuat.
“Saya berharap ada dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali. Jika memperoleh dukungan dari Bali, saya yakin DPD akan kuat dan mampu memperjuangkan aspirasi daerah, termasuk dari Bali,” kata Wakil Ketua PURT DPD RI ini.
Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua BULD DPD RI Habib A Bahasyim, Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga, Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen, Wakil Ketua PPUU DPD RI Ajbar, anggota DPD RI dari Banten Andiara Aprilia Hikmat, anggota DPD RI dari Sulawesi Barat Andri Prayoga Putra Singkarru, dan anggota DPD RI dari Maluku Utara Namto Roba. Otn/Kop.
