KopiPagi | BANTEN : Komunitas Soedirman (KMS) 30 kembali melakukan aksi demontrasi di sekitaran kantor Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (09/04/2021) sebagai peringatan 4 tahun kepemimpinan WH – Andika.
Dalam demontrasi tersebut KMS 30 memandang bahwa kepemimpinan WH-Andhika masih banyak problematika yang belum terselesaikan. Problematika tersebut tidak jauh dari meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten sejak tahun 2018.
Wisnu Ruslly Pratama, selaku koordinator aksi mengatakan bahwa tidak adanya perkembangan yang signifikan dalam pembangunan yang ada di Banten.
“Kami menilai dan men-advokasi bahwa 4 tahun Provinsi Banten dibawah kepemimpinan WH-Andika masih jauh dari kata sejahtera. Di tengah situasi pandemi tersebut masih banyak sektor yang lumpuh, akibat banyak aktivitas yang harus di batasi. Namun masyarakat harus tetap mencari nafkah untuk kehidupan keluarga, akan tetapi dimanakah peran pemerintah hari ini?,” ujarnya.
Wisnu juga menjelaskan, teramat banyak pabrik di Provinsi Banten yang semestinya mampu menanggulangi kesenjangan demikian itu. Lebih-lebih, wabah pandemi Covid-19 memperkeruh situasi ekonomi rakyat Provinsi Banten. Belum lagi ketimpangan lain muncul di bidang pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. Ketiga unsur ini menjadi unsur terpenting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten.
Banyak sekali permasalahannya, mulai angka pengangguran yang masih tinggi, anak sekolah makin susah karena orangtua tidak mampu membiayai, infrastruktur yang tidak merata dan tidak maksimalnya pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Fikri Maswandi, selaku Kordinator Umum KMS 30 menjelaskan, kurangnya koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten hingga tingkat RT-RW, mengakibatkan buruknya akses pendidikan di Banten terutama di pedesaan. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya jalan rusak, dan bangunan sekolah yang fasilitasnya belum memadai.
Selain itu tidak adanya kesejahteraan dan insentif bagi guru honorer juga tenaga kesehatan. Banyaknya perosalan yang begitu kompleks di Provinsi Banten, 4 tahun seharusnya menjadi ukuran yang cukup untuk melakukan perubahan di Provinsi Banten.
Minimnya keterlibatan rakyat dalam pembentukan APBD 2021 dan tidak ada langkah pasti dari pemerintah untuk merespon lemahnya ekonomi di Banten, menjadi gambaran bagi kami atas gagapnya WH-Andika sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang hanya banyak janji, tapi minim aksi. *Asr/Kop.
