KOTA BARU | KopiPagi : BPP HIPMI bersama PT. Maming Enam Sembilan menggelar sentra vaksinasi massal Covid-19 di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Ketum BPP HIPMI, Mardani Maming meninjau langsung guna memastikan vaksinasi berjalan.
“Vaksinasi Covid-19 BPP HIPMI pada hari kedua di Kotabaru berjalan dengan baik untuk percepatan program vaksinasi secara nasional. Vaksin yang diselenggarakan HIPMI ini sudah terlaksana di beberapa provinsi,” ujar Mardani lewat akun Facebook, @BPPHipmi, Kamis (30/09/2021)
Mardani berharap semoga vaksinasi massal ini bisa membantu perekonomian Kalimantan Selatan, khususnya juga warga Kabupaten Kotabaru. Diharapkan, kegiatan pelaksanaan vaksinasi di Kalimantan Selatan bisa berjalan dengan lancar seperti di Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Selain itu, BPP HIPMI juga berkesempatan menyerahkan bantuan beras kepada peserta vaksin. BPP HIPMI siap dan selalu bersinergi bersama BPD dan BPC yang ada di seluruh provinsi untuk menyukseskan vaksinasi yang digelar HIPMI.
Tiba di Kotabaru, Ketum Maming didampingi langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan M. Syaripuddin. Rombongan disambut hangat para pejabat pemerintahan, yaitu Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kotabaru.
Kegiatan vaksinasi massal di Kotabaru Kalimantan Selatan berlangsung selama tiga hari, yaitu pada 29 September – 30 September 2021 dan 4 Oktober 2021 dengan target 4.000 orang.
“Pada hari pertama, vaksinasi Covid-19 di Kotabaru yang tervaksin telah mencapai 1.034 dosis dan hari kedua yang tervaksin sebanyak 501 dosis,” terangnya.
Sebelumnya, vaksinasi diadakan di Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 28 September hingga 2 Oktober 2021, kerja sama BPP HIPMI dengan PT Maming Enam Sembilan. “Kami senang bisa hadir di tanah kelahiran,” kata Ketum Maming
Vaksinasi yang dipusatkan di Jalan Capa Padang, Komplek Makam H Maming ini, disambut meriah oleh semua masyarakat yang hadir. Setelah divaksin, masyarakat juga menerima beras sebanyak 5 kilogram.
“Kami menyambut gembira kegiatan ini. Vaksinasi yang digelar HIPMI sudah dilaksanakan hampir di seluruh Indonesia. Pertama di DKI Jakarta, kemudian di Makassar, lalu Banten, Jawa Timur, dan Solo. Kini diadakan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Sebanyak 13.000 dosis vaksin telah disiapkan. Ini adalah jumlah terbesar di banding kabupaten lainnya. Total vaksin yang sediakan di Kalimantan Selatan sebanyak 52.000. Mudah-mudahan ini bisa membantu perekonomian Kalimantan Selatan, khususnya warga Tanah Bumbu.
Dirjen Pemdes: Perkuat Dinas PMD Kabupaten untuk Keberlanjutan Program Pamsimas
JAKARTA, (otonominews) — Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta dinas yang membidangi Pemerintahan Desa di daerah untuk memprioritaskan kegiatan pelayanan dasar terkait air minum, kesehatan dan sanitasi dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Langkah ini untuk menjamin keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah.
Hal itu diungkapkan Yusharto dalam Workshop Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Peningkatan APBDesa Untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi, di Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya Yusharto menegaskan, seiring akan berakhirnya Program Pamsimas III pada Desember 2021 ini, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten selaku Pembina dan Pengawas Desa diharapkan dapat mendorong Pemerintah Desa untuk meningkatkan kegiatan pembangunan sarana air minum dan sanitasi.
Hal itu, kata Yusharto, sebagai upaya untuk memelihara jaringan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) yang sudah dibangun melalui Program Pamsimas. Dengan demikian, keberadaannya dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Bukan hanya dipelihara, bahkan perlu dikembangkan dan diperluas agar semua masyarakat di desa dapat mangakses air minum dan sarana sanitasi yang sehat dan layak. Dan kegiatan ini dapat dianggarkan melalui APBDesa dengan beberapa upaya pendekatan dari sisi kewenangan desa, perencanaan, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa, serta pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang kesemuanya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegas Yusharto.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga sempat menyinggung perlunya pelibatan unsur Tim Penggerak PKK di tingkat kabupaten sebagai mitra dinas yang membidangi desa. Sebab, kata dia, peran Tim Penggerak PKK sangat strategis dalam urusan kebutuhan dasar, terutama kecukupan kebutuhan pelayanan air minum dan sanitasi keluarga.
“Untuk mendukung dan mengawal keberlanjutan pasca Program Pamsimas kami akan melibatkan unsur penggerak PKK, baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan desa, sehingga keberadaan SPAMS yang terbangun dapat dimanfaatkan dan dikelola, serta dikembangkan dalam pemenuhan 100 persen akses air minum dan sanitasi masyarakat di pedesaan” ungkap Yusharto.
Melalui workshop itu, Yusharto juga berharap dapat mengukuhkan komitmen Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa di tingkat kabupaten melalui tugas dan fungsinya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta pendampingan kepada Pemerintahan Desa secara berkelanjutan dan terukur.
Sementara itu, dalam laporannya, Plt. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Desa Lutfi mengatakan, tujuan dari workshop kali ini, yaitu untuk mengidentifikasi potensi, masalah, hambatan maupun peluang dalam pelaksanaan sinkronisasi perencanaan desa dengan perencanaan pemerintah daerah untuk kegiatan air minum, kesehatan dan sanitasi. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menyampaikan hasil pelaksananaan kegiatan terkait pemerintahan desa: Workshop Penguatan Pemdes, dan Workshop Peningkatan APBDesa yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes sejak awal bulan September lalu. “Sebagai acuan bagi peserta untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam pembinaan dan pengawasan serta pendampingan kepada Pemerintah Desa lokasi Pamsimas untuk menjamin keberlanjutan,” ungkap Lutfi.
Lutfi juga menyampaikan, untuk percepatan akses air minum dan sanitasi perdesaan dan menjamin keberlanjutan pelayanan akses tersebut, Ditjen Bina Pemdes akan menggandeng Tim Penggerak PKK, baik tingkat Nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.
Adapun peserta workshop kali ini berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kabupaten terpilih dari seluruh Indonesia. Para peserta merupakan aparatur yang menangani Desa dan perencanaan pembangunan di daerah, sekaligus sebagai bagian dari pengelola Program Pamsimas tingkat Kabupaten. Kegiatan tersebut akan berlangsung mulai 29 September hingga 1 Oktober 2021. Selain peserta daerah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP PKK Pusat Irma Zainal dan Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Mohammad Rizal. Otn/Kop.
