JAKARTA | KopiPagi : Pengadaan gorden yang diperuntukkan bagi rumah jabatan anggota DPR RI senilai Rp43,5 miliar menuai polemik di tengah masyarakat. Selain angka pengadaan gorden yang dinilai fantastis, juga lantaran pemenang tender pengadaan gorden tersebut merupakan peserta dengan harga penawaran tertinggi di antara peserta tender lainnya. Hal tersebut membuat Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah angkat bicara.
“Menurut hemat saya melihat kecenderungan publik terhadap gorden di 40 rumah jabatan anggota DPR RI sebesar Rp43,5 miliar dari sisi proses transparansi semua terpenuhi,” kata Said kepada para wartawan, Kamis (12/05/2022).
“Namun, karena sekarang sudah menjadi pro kontra bukan persoalan transparansi tetapi persoalan proses yang terjadi dalam pelelangan, tetapi seakan-akan dalam tanda kutip ini melukai hari masyarakat di tengah pandemi,” sambung politisi PDI Perjuangan ini.
Said menyarankan agar pengadaan gorden senilai Rp43,5 miliar untuk rumah jabatan anggota DPR RI sebaiknya dibatalkan saja.
“Karena pada akhirnya tidak memenuhi manfaat dan bahkan kalau setiap anggota ditanya pasti juga tidak tahu proses yang terjadi,” ungkap Said.
Said mengaku, dirinya mengetahui proses penganggaran, besaran nilai pengadaan, dan proses satuan tiga di Setjen DPR RI dan BURT DPR RI. Said juga menyatakan, dirinya juga ikut bertanggung jawab atas proses pengadaan gorden tersebut.
“Saya tahu persis prosesnya di penganggaran, besarannya saya tahu, dan saya ikut bertanggung jawab. Kemudian proses satuan tiganya di kesekjenan dan dengan BURT,” beber Said.
Legislator asal Dapil Jatim 11 ini meyakini, para anggota DPR RI pasti akan merasa malu apabila ditanyakan mengenai pengadaan gorden untuk rumah dinas mereka.
“Bagi setiap anggota DPR pasti akan memalukan. Batalkan, batalkan, dan batalkan… proyek gorden Rp43,5 miliar. Itu saja pernyataan saya,” tuntas Said Abdullah. *Otn/Kop.
