KopiOnline Labuhanbatu,- Terkait dugaan kelebihan Hak Guna Usaha (HGU) sekitar 4 hektar tepatnya di Desa Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, anggota DPRD Labuhanbatu Ilham Pohan, angkat bicara.
Dirinya meminta agar Pemkab Labuhanbatu dapat menindaklanjuti pemberitaan beberapa media massa itu dengan kewenangan yang ada sehingga ada kepastian dimata publik.
“Agar ada kepastian dimata warga,” ungkap anggota Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan itu, Kamis (04/04/2019).
Kepastian dimaksud, ungkap sekretaris Fraksi Perubahan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, guna mempertegas apakah itu milik perusahaan yang ada atau memang menjadi milik desa. Lalu, kalau milik desa apakah pajaknya sudah disetor kepada pemkab Labuhanbatu.
Ketua Brigade 01 Barisan Relawan Penggerak Desa Kabupaten Labuhanbatu itu mengaku bukan tidak mungkin HGU perusahaan perkebunan yang ada di daerah ini dianggap berlebih karena itu sudah isu lama yang tak pernah direspon pemerintah. Oleh sebab itu inilah momen yang lebih tepat.
Terkait hal tersebut diatas, Kadis Infokom Pemkab Labuhanbatu, Iksan Harahap ketika dikonfirmasi Selasa (02/04/2019) yang lalu melalui selularnya kepada wartawan mengatakan pihaknya akan melihat dulu data dan kebenaran dari pemberitaan dimaksud. “Dilihat dulu kebenarannya,” kata Iksan.
Kepala Dinas Pertanian, Agus Salim Ritonga melalui Kepala Bidang Perkebunan Yusril Nasution, ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya kurang mengetahui informasi dimaksud tetapi justru mengetahui informasinya dari wartawan. “Saya baru tahu dari bapak,” katanya.
Lebih jauh diungkapkannya, pihaknya akan berkordinasi dengan seniornya yang lebih lama menjabat yakni Erika, sekaligus membuka data-data terkait hal yang dipermasalahkan.
Sebelumnya ramai diberitakan, Perusahaan Modal Asing (PMA) Evans Grup yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit itu memiliki kelebihan HGU yang dikelola aparat desa, menjadi perbincangan di kalangan warga Labuhanbatu Pesisir. Ber/kop
