Gubernur Jatim Khofifah Minta Maaf Pada Masyarakat Papua dan Papua Barat

KopiOnline Jakarta,- Kerusuhan di Manokwari Papua Barat yang dipicu insiden di Kota Malang dan Surabaya Jawa Timur Senin (19/08/2019) kemarin menjadi persoalan serius. Gerakan anarkis dilakukan masyarakat Papua di Manokwari yang membakar kantor DPRD Provinsi Papua Barat, menjadi perhatian pemerintah.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebutkan kerusuhan tersebut dipicu insiden yang terjadi di Asrama Mahasiswa di Surabaya dan Kota Malang. Sedang Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa secara pribadi meminta maaf kepada Gubernur Papua terkait kasus kerusuhan Manokwari, Papua Barat.

Khofifah juga menelepon Gubernur Papua untuk meminta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang memicu kerusuhan di Manokwari. Khofifah menyampaikan hal tersebut dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal TNI Tito Karanvian, Senin (19/08/2019).

“Kami telepon gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus dibedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komiten Jatim,”

Khofifah mengatakan, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sering berkomunikasi dengan mahasiswa Papua. Bahkan, mahasiswa Papua sering diundang dalam setiap-setiap acara penting di Jawa Timur. “Komunikasi kami sangat intensif,” katanya

Mantan Menteri Sosial ini pun mengajak semuanya untuk bersama-sama saling menghormati dan menghargai. Terpisah, hal yang sama diungkapkan Wali Kota Surabaya,  Tri Rismaharini juga minta maaf jika ada kesalahan terkait kejadian di Surabaya. Ia menegaskan tidak benar ada pengusiran di Surabaya.

“Kalau itu ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf. Tapi tidak ada kami sengaja mengusir. Bagi saya dan pejabat Pemkot, forum pimpinan daerah Surabaya, kita tetap dalam satu kesatuan bangsa Indonesia,” jelas Risma.

Menkopolhukan : Jangan Terpancing dan Terpengaruh Hoax

Sementara itu pemerintah merespon cepat aksi yang terjadi di Manokwari, Papua Barat dan Papua. Respon itu tercermin dari digelarnya Rapat Koordinasi yang diselenggarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dengan mengundang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pihak terkait dan sejumlah kepala lembaga yang berlangsung di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (19/08/2019).

Dalam konferensi pers yang digelar, berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, didapat kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-74 sebagai momentum Persatuan dan Kesatuan. “Kita baru saja memperingati HUT RI ke-74 di semua daerah secara meriah, khidmat dan berarti, salah satu tujuannya untuk mengingatkan kita persatuan dan kesatuan yang menjadi modal kemerdekaan untuk tetap terawat dan terpelihara,” kata Wiranto.

Kedua, Pemerintah menyesalkan insiden yang mengganggu persatuan dan kesatuan. “Pemerintah tentu menyesalkan adanya insiden tentang pelecehan bendera merah putih di Jawa Timur yang disusul dengan pernyataan negatif oleh oknum-oknum yang ternyata memicu aksi di beberapa daerah, terutama di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata kita anggap mengganggu kebersamaan, persatuan kita sebagai bangsa,”

Ketiga, Pemerintah menginstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas atas peristiwa ini. “Telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini, akan kita usut secara tuntas dan adil siapapun yang memanfaatkan insiden itu untuk kepentingan yang negatif,”

Keempat, apresiasi untuk Gubernur Jawa Timur. “Saya memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur yang secara terbuka telah menyatakan maaf atas apa yang telah terjadi di Jawa Timur kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan adanya insiden di Jawa Timur itu. Tadi pagi saya juga melakukan komunikasi lewat telepon dengan Ibu Khofifiah, beliau menyatakan maaf terbuka yang merupakan pernyataan yang tulus dan ikhlas,” ungkapnya.

Kelima, apresiasi untuk Gubernur Papua Barat dan Forkopimda Papua Barat. “Saya juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua yang telah menyampaikan pernyataan dan himbauan kepada semua pihak agar tidak memperpanjang insiden ini dan kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian di wilayah masing-masing. Demikian pula saya memberikan apresiasi kepada forum komunikasi pemerintah daerah (Foorkopimda) Papua Barat yang ternyata telah mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah. Saya juga tadi sudah telpon dengan Forkopimda di Papua Barat dan telah menyampaikan laporan bahwa daerah Papua Barat, Manokwari telah dapat ditenangkan,” ujar Wiranto.

Keenam, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing berita negatif yang belum tentu kebenarannya. “Kepada seluruh masyarakat, saya menghimbau agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan berita-berita negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merusak persatuan, kedamaian dan kebersamaan kita sebagai bangsa yang bermartabat, terutama berita hoax, berita bohong, berita yang mengintervensi masalah ini untuk kepentingan lain. Saya menghimbau masyarakat untuk tidak terpancing, tidak terpengaruh, bahkan percaya tentang berita itu,” pesan Wiranto.

Ketujuh, Pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia. “Kepada aparat keamanan, baik TNI dan Polri kita juga instruksikan untuk senantiasa melakukan tindakan persuasif dan terukur terhadap masyarakat,” tutup Wiranto..

Mendagri : Jaga Kondusifitas di Papua dan Papua Barat

Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau semua pihak di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menahan diri dan tidak mengumbar pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warga. 

Mendagri menegaskan, pihaknya melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sudah berkoordinasi dengan Forkompinda dan Kesbangpol setempat dalam memonitor situasi  sekaligus menjamin pelayananan pemerintahan tempat berjalan semestinya.

Hal itu ditegaskan Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan, di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (19/08/2019), terkait kondisi Kamtibmas di Manokwari dan Jayapura.

“Intinya satu kami meminta kepada para pejabat baik Gubernur, Bupati, Wali kota dan perangkat pemerintahan untuk menahan diri, tidak terlalu mengumbar berbagai penyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya.  Kepala daerah atau tokoh masyarakat, dan pejabat itu adalah panutan masyarakat,”

Tjahjo Kumolo menegaskan, pihaknya mendukung upaya Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat serta Gubernur Jawa Timur untuk membentuk tim mengatasi masalah ini dan segera memanggil mereka ke Jakarta untuk berkoordinasi. 

“Akan kita panggil ke Jakarta, Gubernur Papua untuk kembali ke tempat dulu untuk menenangkan masyarakat di sana,” ujarnya.

Mendagri mengapresiasi kepada aparat keamanan, yakni Polri yang di-back up TNI yang telah pro-aktif meredam situasi.

“Kami terus membentuk tim di Ditjen Polpum memonitor, kami minta kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat yang ada di Papua, maupun  Papua Barat untuk menahan diri ini intinya,” katanya.

Ditanya kapan waktu untuk mengundang kepala daerah, Mendagri mengatakan, seharusnya Selasa pagi namun karena situasi ditunda dulu, “Sebenarnya, besok pagi tapi karena gubernur harus hadir di daerahnya masing-masing karena tanggung jawab wilayahnya masing-masing, akan kami tunda dulu, menunggu kesiapan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat,serta Gubernur Jatim juga, “ tambah Mendagri.

Mendagri juga meminta agar Pemda Papua dan Papua Barat tetap melayani masyarakat dan mengingatkan ASN tidak boleh ikut berunjuk rasa.

“Kami sudah kontak dengan Pemda di  Papua dan Papua Barat, melayani masyarakat tidak boleh berhenti, jadi seluruh aparatur provinsi dan kabupaten/kota jalan sampai di tingkat distrik, tidak ada masalah, tapi karena kejadiannya hanya di kotanya saja, tidak menganggu aktivitas masyarakat yang ada, terus monitor denga video conference kami di Ditjen Polpum,” ujarnya. otn/kop.