SIMALUNGUN | KopiPagi : Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Gemapsi) menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di Kantor DPRD Kabupaten Simalungun, Selasa (28/09/2021). Dalam aksinya, Gemapsi meminta agar DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus), untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga yang baru menjabat 6 bulan.
Dalam pernyataan sikapnya, Gemapsi menduga bupati telah melakukan pelanggaran ketentuan hukum, dengan adanya penjualan foto, spanduk, dan atribut kepada sekolah yang menggunakan dana BOS.
Dalam pernyataan sikapnya, Gemapsi menilai bahwa sejak menjabat Bupati Simalungun belum ada yang kongkrit dari sejumlah janji-janji kampanye dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Simalungun. Tetapi lebih fokus mensejahterakan orang-orang dekat Bupati melalui berjualan di lingkungan Pemkab Simalungun.
“Segera pansus, selidiki bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan bupati” ucap Anthony Damanik dalam orasinya dihadapan Ketua DPRD.
Gemapsi juga mengawasi terkait Marharoan Bolon, yang dianggap telah mencederai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, dimana Bupati sebagai penerima rekor muri, padahal uang, tenaga dan yang lainnya berasal dari masyarakat.
Gemapsi juga mengatakan, bahwa pertanggungjawaban dana yang dihimpun untuk Marharoan Bolon belum juga kepada masyarakat.
Kemudian, Gemapsi menduga bahwa Bupati Simalungun melakukan praktek Korupsi Kulisi dan Nepotisme ((KKN) dengan mengangkat guru SMP fungsional, jadi Kepala Bidang Dinas Pendidikan, yang merupakan bermarga Sinaga.
Dalam pernyataan sikapnya, Gemapsi juga mengatakan, bahwa Bupati sudah menciderai hati masyarakat Simalungun, dengan mengangkat Sekda yang bukan orang Simalungun dan bermarga Sinaga.
Lebih lanjut, Gemabsi dalam pernyataan sikapnya menyebutkan bahwa Bupati Simalungun diduga melindungi dugaan korupsi Dirut PDAM Tirta Lihou dan tidak memperdulikan nasib karyawan dengan menolak permohonan karyawan agar PDAM Tirta Lihou di audit independen.
“Bupati telah menyakiti perasaan masyarakat yang memiliki jati diri Simalungun dengan diangkatnya Sekda yang bukan orang Simalugun” ucap Anthony Damanik.
Terkait pernyataan sikap Gemabsi, Ketua DPRD Kabupaten Simalugun Timbul Jaya Sibarani mengatakan, pihak DPRD akan terlebih dahulu mengkaji apa yang akan dilontarkan oleh pihak Gemapsi.
“Akan terlebih dahulu melakukan rapat pimpinan, karena keputusan tidak berada di tangan satu orang,’ kata Timbul.
“Kita mengambil keputusan secara bersama-sama, dan minggu depan akan kita sikapi rapat pimpinan” ucap Timbul Jaya.
Mendengar jawaban Ketua DPRD, Ketua Gemapsi menerima dan menunggu sikap dari DPRD. Dia pun mengatakan, Gemapsi akan tetap menuntut agar DPRD membentuk Pansus. ***
Editor : Nilson Pakpahan.
