JAKARTA | KopiPagi: Dalam menyambut pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang, Kejaksaan harus senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi netralitas, tidak memihak atau berafiliasi dengan partai politik maupun kepentingan politik mana pun, terlebih dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya, khususnya dalam penegakan hukum.
Demikian dikatakan Jaksa Agung Burhanuddin dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Jaksa Agung Sunarta pada upacara Hari Kemerdekaan ke -78 Republik Indonesia tahun 2023, yang berlangsung di Lapangan Upacara Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/08/2023).
Wakil Jaksa Agung Sunarta mengatakan, menjelang Pemilu 2024 banyak pihak merasa resah atas polarisasi yang semakin tajam di masyarakat. Hoaks dan fitnah terus disebarkan untuk menciptakan kebencian dan ketakutan.
Hal-hal seperti ini kerap kali terjadi dalam negara demokrasi, namun jika terus dibiarkan dan tidak dilakukan mitigasi maka hal ini akan membesar menjadi konflik horizontal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui Wakil Jaksa Agung meminta Insan Adhyaksa di seluruh penjuru tanah air untuk segera :
– Melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses pemilihan umum sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini.
– Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi dengan para stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum.
– Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap segala bentuk potensi tindak pidana pemilihan umum baik yang terjadi sebelum, saat pelaksanaan, maupun pasca diselenggarakannya pemilihan umum.
Selanjutnya, Wakil Jaksa Agung Sunarta mengatakan, Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), harus aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam setiap penanganan laporan pengaduan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah.
“Hal ini perlu penanganan secara khusus dengan tetap mengedepankan kecermatan dan kehati-hatian guna mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat black campaign yang dapat menghalangi suksesnya pemilu serta untuk menghindari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dipergunakan sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu,” terang Sunarta.
Pada bagian lain sambutannya, Wakil Jaksa Agung Sunarta mengatakan, 78 tahun masa kemerdekaan yang telah dinikmati bukanlah masa yang singkat, semua halangan dan rintangan telah berhasil ditaklukkan bersama dengan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan.
Hal ini tentu merupakan kristalisasi dari jiwa patriotisme para pahlawan yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan raga demi meraih kemerdekaan.
“Untuk itu marilah kita mewarnai kemerdekaan dengan memberikan sumbangsih kepada masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan amanah yang telah diberikan kepada kita semua,” imbuh Wakil Jaksa Agung.
Menurut Sunarta, tema besar yang diusung dalam Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 ini yaitu “Terus Melaju untuk Indonesia Maju”, ini mencerminkan semangat dan tekad bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan serta mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat estafet, yaitu saling bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama.
Di samping itu, sambung Sunarta, dalam tema tersebut tersirat makna pesan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak boleh disia-siakan dan harus terus dipertahankan dengan jujur, tanggung jawab, dan cerdas, karena hakikatnya perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama-sama.
Sejalan dengan tema tersebut, Wakil Jaksa Agung Sunarta mengajak segenap jajaran dan warga Adhyaksa agar perlu konsisten meningkatkan integritas, profesionalisme dan disiplin diri disertai harapan semua komponen yang ada.
Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor penting yang dapat mendorong institusi Kejaksaan untuk terus melaju.
“Tentunya melalui penegakan hukum yang optimal di tengah dinamika perkembangan yang semakin kompleks dan beragam, sehingga Kejaksaan dapat ikut mensukseskan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional guna mewujudkan Indonesia sebagai negara maju,” tutur Sunarta. *Kop.
