KUPANG | KopiPagi : Korps Adhyaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diharapkan mengoptimalkan sistem digitalisasi dalam upaya peningkatan kinerja, sehingga lebih efisien dan efektif.
Demikian dikatakan Wakil Jaksa Agung RI, Drq Sunarta SH MH, saat melakukan kunjungan kerja di Kejari Kupang, NTT, Kamis (22/06/2023).
Wakil Jaksa Agung Sunarta menyatakan, sistem digitalisasi harus dimaksimalkan, sehingga dari Kejaksaan Agung (Kejagung) setiap saat bisa mengontrol kinerja dan produk di sini.
“Sistem pelaporan juga semakin lebih mudah dan cepat,” pesan Sunarta.
Sunarta yang juga Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan RI melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dan kejaksaan di wilayah lingkungan Provinsi NTT, dalam rangka meninjau langsung kesiapan kejari-kejari di wilayah Provinsi NTT mewujudkan program zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Sunarta yang pernah menjabat Kepala Kejati (Kajati) NTT (2017/2018) datang ke Kejari Kupang disambut Bupati Kupang Korinus Masneno dan jajaran Forkopimda setempat dan langsung dikenakan busana adat lengkap khas Amarasi sebelum memasuki gerbang utama kantor tersebut.
Menurut agendanya, pada Jumat (23/6/2023), sekira pukul 07.00 Wita, pria yang juga mantan Kajati Jawa Timur itu akan berkesempatan melakukan senam pagi bersama seluruh pegawai Kejati NTT.
Usai senam pagi, Sunarta akan melakukan penyerahan hewan kurban secara simbolis kepada sejumlah masjid di Kota Kupang.
Sosok yang juga mantan Wakajati Sulawesi Selatan itu juga akan didaulat melakukan penyematan sabuk hitam kepada para atlet Dojang Adhyaksa Taekwondo Club (ATC) Kejati NTT, sekaligus menyerahkan tali asih kepada sejumlah atlet berprestasi. Hal ini dikarenakan, Dojang ATC Kejati NTT pertama kali terbentuk saat Sunarta menjabat sebagai Kajati NTT.
Untuk diketahui, di tahun 2023, selain Kejati NTT, terdapat dua Kejari, yaitu Kejari Kabupaten Kupang dan Kejari Flores Timur, yang ikut diusulkan untuk dinilai menjadi nominasi satu kerja menuju predikat Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK). *Kop/berbagai sumber.
Pewarta : Syamsuri
