KopiOnline Jakarta,- Pelantikan 592 pejabat di lingkungan Kementrian Perhubungan, belum lama ini terus jadi sorotan masyarakat. Bahkan masih menimbulkan ketesahan UPT (Unit Pelaksana Tehnis) di Kementrian tersebut.
Hal itu diungkapkan Kadiv Investigasi Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Agus Chepy Kurniadi, di Jakarta, hari ini.
Menurutnya, “pengakuan dosa” orang nomor satu di kementerian tersebut, Budi Karya Sumadi, ternyata tidak bisa meredakan, tapi justru menimbulkan kebingungan jajaran Kenenhub.
Sebagaimana diberitakan oleh banyak media, Jumat (20/12/19) “pengakuan dosa”, Menteri kesayangan Jokowi itu menyebutkan pelantikan 592 pejabat itu salah satunya mengoptimalkan kinerja pada Kementerian Perhubungan.
Alasannya, kata sang menteri, banyak laporan yang diterima sejumlah pejabat di Kemenhub yang kerap meresahkan Unit Pelayan Teknis (UPT).
Sayangnya menteri tak membeberkan penyebab keresahan itu. Dia hanya menyebut, akibat keresahan itu, ada beberapa pejabat yang dipindahkan demi mengoptimalkan kinerja pada Kementerian Perhubungan.
“Jadi, ada beberapa pejabat yang dipindahkan,” tegas menteri, sekaligus menyebut mutasi terhadap 592 itu meliputi Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Menhub juga menegaskan pelantikan tersebut legal, tidak seperti tudingan banyak pihak, karena ada surat kuasa yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal untuk melantik
Pelantikan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono adalah merupakan perintahnya melalui Surat Kuasa Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2019. “Saat itu saya sedang sakit,” jelas menteri.
Namun di mata Agus Chepy Kurniadi, pelantikan itu aneh. Terlebih, ada dua daftar lantik yang dikeluarkan Biro Kepegawaian. Satu menyebutkan 572 pejabat yang dilantik. Sedang satunya ada 592 pejabat yang dilantik. Dan yang lebih parah ada satu jabatan eselon III diduduki 2 orang dan tiga jabatan eselon IV diduduki masing-masing 2 orang. Dan semuanya ikut dilantik
“Mana yang benar? Kok, jumlahnya berbeda ada selisih 20 orang, trus kok satu jabatan diduduki 2 orang”, tandas Chepy dengan nada tinggi.
Tak hanya itu, Chepy juga mempertanyakan klaim Kepala Biro Kepegawaian Hary Kriswanto, yang mengaku perannya hanya meneruskan usulan-usulan dari setiap direktorat jenderal. Pasalnya, dibantah orang dalam Kemenhub. Dia dituding melakukan kebohongan publik.
“Hary itu tetap punya kepentingan. Bahkan diduga dia kepanjangan tangan dari oknum di Kemenhub. Itu yang tidak diketahui menteri,” jelas Chepy.
“Peran sentral tetap berada di Hary yang di back up Sekjen. Dia tetap berperan, sekaligus bemper dari mutasi jabatan itu, sehingga sulit mengubah kinerja yang lebih baik,” jelas Chepy, sambil berbisik menyebut Hary diisukan menjadi collector “salam tempel” dari UPT dan unit kepegawaian eselon 1 dengan dalih untuk pimpinan di Kemenhub.
“Isu itu bukan barang baru di Kemenhub yang banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia,” jelas Chepy. Apalagi kementerian itu diguyur proyek membangun infrastruktur.
“Jadi Isu itu sah saja, karena Kemenhub punya banyak proyek APBN,” ungkapnya.
Chepy mengungkap sumbernya menyampaikan kepada dirinya angka “salam tempel” dari setiap UPT antara Rp 25 juta sampai Rp 50 juta setiap bulan. Chepy tidak bisa membayangkan akumulasi “salam tempel” itu bila dikaitkan jumlah UPT di Kemenhub.
“Sebenarnya itu yang menjadi keresahan para UPT di Kemenhub, sehingga kinerjanya tidak optimal,” tambah lelaki asal Jawa Barat ini .
Dia menyakini, mutasi itu diduga tidak akan mengubah kinerja Kemenhub menjadi lebih optimal.
“Apa iya, dia berani mengobok-obok yang loyal dengan “salam tempel”. Kemungkinan besar tidak,” jawabnya menggeleng kepala.
Karena itu, tambah Chepy, lembaganya akan memonitor kasus yang membuat keresahan para UPT di Kemenhub.
“Kami akan terus memonitor dan memantaunya,” jelas Chepy. Lagi-lagi dia menilai mutasi tersebut bukan menyentuh substansi. Hanya sekadar lip service kepada publik.
“Tapi bajunya tetap sama,” tegasnya.
Bahkan dia menjamin orang-orang yang meresahkan UPT tidak diganti, keresahan itu akan mencuat ke permukaan. Alasannya, “Apa iya Hary bekerja sendiri?” tandas Chepy tak habis pikir. “Oknum-oknum tersebut masih menebar keresahan bagi UPT”, ujarnya
Belakangan tandasnya lagi, lembaganya menduga ada skenario lain yang sedang dimainkan oknum dalam rangka mencari pembenaran soal pelantikan yang kisruh tersebut.
Salah satunya, Chepy memberi contoh, dimana pejabat yang belum dilantik, sekarang dilantik oleh eselon 1, sebagaimana terjadi di Ditjen Kereta Api, Ditjen Udara serta BPSDMP. “Apa maksudnya ini ? Jika bukan untuk menutupi kesalahan dan memberi kesan seolah-olah eselon 1 menyetujui usulan pejabat yang bukan usulannya,” pungkas Chepy. Kop
