JAKARTA | KopiPagi : Institut Pemerintahan Dalam Negeri menyelenggarakan seminar nasional dengan tema “Kepemimpinan Pamong Praja Pada Masa Pandemi Covid-19”. Seminar yang dilakukan secara hybrid ini diikuti oleh 75 orang peserta.
Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, M.M mengatakan bahwa tema yang diangkat pada seminar nasional ini bertitik tolak dari situasi dan kondisi yang saat ini kita alami yaitu pandemi covid 19. Selain membuka seminar, Rektor IPDN juga menyampaikan materi terkait “Aktualisasi Nilai-Nilai Kepamongprajaan Dalam Penanganan Covid-19”.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini selain Rektor IPDN yakni Asisten I Pemerintah Provinsi Jambi mewakili Gubernur Provinsi Jambi Dr. H. AL. Haris., M.H, Walikota Bogor sekaligus Ketua APEKSI Dr. H. Bima Arya Sugiarto, dan Bambang Dwi Anggono M.Eng (Kemkominfo).
“Dalam kancah dan dinamika penanganan pandemi, sesungguhnya kita telah mengalami berbagai macam pembelajaran, semacam lesson learn yang sangat sayang apabila kita lewati begitu saja dan tidak menjadikannya sebagai pedoman menjalankan tugas dan kewenangan kita pada masa-masa yang akan datang,” ujar Rektor IPDN.
Masih menurutnya, penyelenggaraan seminar ini menjadi penting karena dapat dijadikan wadah bagi kita belajar bersama, berdikusi, menggali ide dan pemikiran-pemikiran yang tersimpul sebagai pelajaan-pelajaran berharga dalam mengelola pandemi dan mengelola pemerintahan pada umumnya. Hadi Prabowo juga berharap dengan hadirnya narasumber-narasumber yang kompeten ini mampu menggali lesson learn dan menghadirkan pembelajaran yang berharga bagi para peserta.
Beberapa nilai kepamongprajaan seperti nilai turbulence-serving, conducting, visioner, peace making, residu caring, omnipresence dan responsibility menjadi 7 (tujuh) nilai kepamongprajaan yang perlu dipertahankan dan dihidupkan kembali di masa pandemi ini, hal ini lah yang ditekankan oleh Rektor IPDN dihadapan seluruh peserta.
“Selain hal tersebut (7 nilai kepamongprajaan), dalam rangka mendukung terwujudnya harapan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, seorang pemimpin dituntut harus mengeluarkan kebijakan strategis di berbagai aspek kehidupan yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mendasari pada protokol kesehatan Covid-19. Terutama di bidang ekonomi, sehingga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 mampu bangkit dari keterpurukan kehidupan ekonomi,” tutur Hadi.
Masih menurutnya, seorang pemimpin itu harus memiliki beberapa aspek yang mendasari, yakni aspek normatif, aspek manajerial, aspek kepekaan, visioner dan komprehensif, mampu menggali potensi serta mengelolanya secara cermat, siap dikritik dan harus memiliki kompetensi dalam bidang IT.
“Jadi pimpinan itu harus peka, harus responsif. Kita tidak bisa hanya menerima laporan dari bawahan saja, kita juga harus paham tentang tugas kita sebagai pemimpin sehingga dalam membuat kebijakan diskresi sesuai dengan data yang akurat,” ujarnya.
Selain terkait nilai-nilai kepamongprajaan, beberapa materi terkait penanganan covid 19 juga diberikan oleh narasumber yang hadir pada kesempatan ini, diantaranya materi terkait kebijakan nasional penanganan Covid-19; antara sentralisasi dan desentralisasi yang disampaikan oleh Asisten I Pemerintah Provinsi Jambi, materi terkait implikasi penanganan covid secara nasional terhadap kepemimpinan lokal yang dipaparkan oleh Walikota Bogor sekaligus Ketua APEKSI Dr. H. Bima Arya Sugiarto serta Bambang Dwi Anggono M.Eng. Ketua Umum APKASI yang memaparkan terkait urgensi kepemimpinan digital di birokrasi pemerintahan. Otn/Kop.
