DEPOK | KopiPagi : Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUR) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal itu terungkap saat rapat koordinasi (rakor) monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program KUR di Balai Kota Depok beberapa waktu lalu.
Rakor dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Perwakilan Direktorat Jenderal Pemberdaharaan Kementerian Keuangan Kanwil Provinsi Jawa Barat (Jabar), Perangkat Daerah Pembina UMKM, Perbankan Penyalur KUR dan Asosiasi Pelaku Usaha.
“Pada rakor dan monev ini kami ingin melihat pelaksanaan program KUR di masyarakat, dari mulai manfaatnya untuk pelaku usaha, kendala dalam mengakses program ini, dan lain sebagainya,” ujar Sekda Depok, Supian Suri, Selasa kemarin.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan. Sedangkan debitur adalah penerima manfaat program KUR.
“Pemkot Depok terus berupaya dalam mengoptimalkan penyaluran program KUR untuk UMKM), karena masih merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia,” jelasnya
Berdasarkan data pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, sejak 2019 sampai 2023 jumlah debitur terus mengalami kenaikan. Pada 2019 ada 14.357, 2020 bertambah 17.440, 2021 bertambah lagi 22.036, dan 2022 juga bertambah 26.328.
“Januari-12 Maret 2023, baru ada penambahan 2.939 debitur, sehingga total debitur di Kota Depok ada 83.100 pelaku usaha,” terang Supian.
Pihaknya, lanjut Supian, berharap asosiasi UMKM dapat mendukung dan memanfaatkan program KUR. “Saya berharap bantuan teman-teman komunitas/asosiasi UMKM bisa mendukung anggotanya untuk memanfaatkan program KUR ini,” harapnya.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Pemkot Depok, Adnan Mahyudin menambahkan, pihaknya mendorong data pelaku usaha yang tercatat pada SIKP Kementerian Keuangan, menjadi debitur potensial. Agar data tersebut bisa digunakan sebagai referensi calon debitur penerima manfaat oleh pihak perbankan.
“Perlu dilaksanakan lebih banyak sosialisasi oleh bank penyalur kepada calon debitur penerima KUR agar program ini tepat sasaran, sehingga para pelaku UMKM dapat terbantu. Dan usahanya dapat bertahan serta berkembang,” pungkasnya. *D-tren/Kop.
