JAKARTA | KopiPagi: Satuan kerja (Satker) Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI akan terus mendukung semua kebijakan institusi, sehingga seluruh insan Adhyaksa Bidang Pidsus dapat menjadi pribadi yang handal, humanis, dan inklusif guna keberlanjutan ekonomi.
Demikian dikatakan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Dr Febrie Adriansyah SH MH, dalam sambutannya saat membuka acara Pra Rapat Kerja Nasional (Pra Rakernas) Bidang Pidsus Kejagung tahun 2022 di Aula Pidsus Lantai 6 Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin (26/12/2022).
Jampidsus Febrie Adriansyah menyampaikan, Pra Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI merupakan persiapan penyusunan capaian kinerja tahun 2022, penyusunan usulan kebutuhan riil, penyusunan usulan prioritas nasional tahun 2024, penyusunan langkah-langkah strategis Kejaksaan pasca pengesahan KUHP.
Serta masukan terkait finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Selain itu, implementasi UU No11 Tahun 2021 Jo. UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan persiapan kepindahan serta kebutuhan Bidang Tindak Pidana Khusus dalam rangka kepindahan Ke Ibukota Negara Baru.
Pra Rapat Kerja Nasional ini, kata Febrie, juga menjadi forum penyusunan program yang akan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis Kejaksaan RI (RENSTRA KEJAKSAAN) Tahun 2020–2024, dan Rencana Strategis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (RENSTRA PIDSUS) Tahun 2020-2024.
“Serta tugas-tugas Direktif Presiden dan Jaksa Agung RI, Indeksasi serta Rencana Aksi Nasional (RAN) yang menjadi tanggung jawab tindak pidana khusus,” ujar Febrie.
Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada 3 Januari 2023 s/d 6 Januari 2023 mengambil tema “Kejaksaan Handal, Penegakan Hukum Humanis, Serta Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”
Tema ini memiliki makna strategis bagi arah kebijakan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaaan ditengah tidak pastinya situasi ekonomi global memasuki tahun 2023 yang berimplikasi pada produktivitas serta pemulihan pandemi Covid-19.
Dengan filosofi dari tema besar tersebut, maka sub tema yang ditetapkan Bidang Tindak Pidana Khusus diharapkan selaras dengan ekspektasi yang diharapkan yaitu “Pidsus Handal, Humanis, Inklusif, Ekonomi Berkelanjutan”.
Febrie menjelaskan, Rakernas Kejaksaan RI akan dilakukan pembahasan melalui 4 (empat) kelompok kerja yang masing-masing telah dibagikan tugas.
“Sehingga dalam Pra Rapat Kerja Nasional ini diharapkan dapat dipersiapkan bahan-bahan secara komprehensif, mengkaji, dan menyusun langkah strategis, rekomendasi dan kebutuhan anggaran, yang akan dilakukan pembahasan pada Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI nantinya,’ tutur Febrie.
