Kopi Pagi | KARAWANG : Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Pemilihan III di antaranya Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Cibuaya dan Pedes, telah dilaksanakan pada Senin (01/03/2021) yang bertempat di Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.
Menurut Kepala Desa Karyamulya H.Alex Sukardi.SH, Musrenbang dan RKPD saat itu dihadiri pihak Bapeda, DPMD dan Anggota DPRD dari beberapa Fraksi, Saidah Anwar F.Golkar, H.Maman F.PKS , Hj. Nurlela Syaripin.F.PBB, H.Ishak Iskandar F.PKB dan para Camat dilima Kecamatan Daerah Pemilihan III.
Diungkapkan H. Alex, penjabaran dalam rencana pembangunan fisik tidak seharusnya mengacu kepada usulan infrastruktur jalan desa, dusun, dan ruas jalan gang secara estapet terus menerus. Akan tetapi jalan infrastruktur usaha tani (JITUT) jangan dilupakan, patut menjadi prioritas. Hal tersebut untuk mensejahterakan para petani, memperkecil cos atau pengeluaran biaya dan meningkatkan produksi dalam upaya mewujudkan nawacita kabinet kerja dalam mencapai kedaulatan pangan.
Masih menurut Alex Sukardi yang terplih tiga periode dari tahun 2006 hingga saat ini dan menduduki Sekjen Apdesi Kabupaten Karawang dan sedang menyelesaikan Pascasarjana di Universitas Borobudur Jakarta.
H. Alex dalam keterangannya kepada koranpagionline.com, Dapil lll adalah wilayah yang identik penduduknya mayoritas sebagai petani padi. Para petani sering kali menghadapi problem gangguan hama, harga jual yang tidak stabil dan tidak sesuai standar, apalagi saat menghadapi cuaca buruk tatkala musim penghujan tanaman padinya terendam air.
Dan secara faktual harga padi di awal tahun 2021 panen pertama, harga gabah hanya laku dijual Rp.350 000/kwintal, padahal biasanya Rp.500 000 hingga 600 000 per kwintalnya. Belum lagi biaya angkut jarak pendek Rp.25 000 per karung. Oleh karena infrastruktur jalan pertanian yang buruk tidak dapat dijangkau oleh kendaraan, sehingga biaya operasional sangat tinggi.
Masyarakat dan komunitas tani sangat berharap pokok pikiran, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran rencana pembangunan dapat diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, saluran air pertanian, pengadaan mesin pengering (Blower), tempat penyimpanan (gudang) serta melakukan pembelian hasil pertanian dari petani.
Sudah menjadi suatu kewajiban kepala desa, DPRD Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, untuk meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikanya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat petani.
Pencapaian itu tentunya dapat dilakukan dan dilaksanakan manakala adanya kerjasama para pihak masyarakat, BUMDES, Pemerintah Desa, DPRD dan pemerintah Kabupaten. *Yusup/Kop.
