KopiPagi | SALATIGA : Menindaklanjuti instruksi pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 11 – 25 Januari 2021, Walikota Salatiga Yuliyanto memerintahkan kepada instansi terkait untuk lebih meningkatkan operasi yustisi.
Menurut Yuliyanto, Operasi Yustisi yang digelar ini dimaksudkan untuk mengawasi aktivitas masyarakat di Kota Salatiga, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi agar lebih ketat menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Untuk kegiatan masyarakat lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat agar ditunda.
“Sesuai dengan hasil musyawarah Gugus Tugas Covid-19 Kota Salatiga bersama Forkopimda dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), salah satunya Pemkot Salatiga tidak akan menutup total kegiatan masyarakat selama pemberlakuan PPKM ini,” jelas Walikota Salatiga Yuliyanto kepada koranpagionline.com, Rabu (13/01/2021).
Ditambahkan, bahwa hal ini agar sektor perekonomian tetap berjalan, namun dengan tetap memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan. Pihaknya tidak berharap, perekonomian masyarakat akan kembali terpuruk.
Untuk itu, pihaknya mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga yang mengacu pada Instruksi Mendagri Gubernur Jateng. Namun, pihaknya hanya memerintahkan dinas atau pihak terkait agar menutup sementara tempat-tempat berkumpulnya masyarakat, seperti Lapangan Pancasila, Taman ‘Kota’ Bendosari, Taman Tingkir serta Taman Sidomukti.
Dalam pelaksanaan operasi yustisi yang dikomandani Satpol PP ini, terbagi dalam empat regu di empat wilayah kecamatan bersama Polsek dan Koramil setempat. Termasuk pula petugas i Dinas Perhubungan (Dishub) dan dilaksanakan secara masif selama pemberlakuan PPKM pada 11 – 25 Januari 2021.
Sementara, khususnya untuk Alun-Alun Pancasila atau Lapangan Pancasila, Taman Bendosari, Sidomukti dan Tingkir untuk sementara ditutup hingga 25 Januari 2021 mendatang. Bahkan, untuk acara hajatan juga dilarang. Khusus untuk kegiatan perekonomian masyarakat tetap berjalan namun diawasi lebih ketat dengan bantuan TNI dan Polri. ***
Pewarta : Heru Santoso.
