KSP, Moeldoko : Kesiapan Masyarakat Hadapi New Normal Harus Dibangun

KopiPagi JAKARTA : Kesiapan masyarakat juga tatanan kehidupan dalam menghadapi kenormalan baru (new normal)  harus dibangun. Agar proses transisi itu berjalan dengan baik, dimana masyarakat kembali berakatifitas namun tetap patuhi  protokol kesehatan secara ketat.

Pemerintah daerah pun dimintai lakukan kajian yang mendalam terhadap kenormalan baru  agar masyarakat siap menjalani kehidupan dalam proses transisi menuju kenormalan baru. Demikian Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam sambutanWebinar berjudul “Sinergi Gerak Masyarakat Menghadapi Dampak Adaptasi Kebiasaan Baru”,  Selasa (23/06/2020).

Dalam sambutannya, Moeldoko  ungkap adanya banyak hal sebelum keputusan pelonggaran diambil. Seperti pantauan perkembangan penyakit hingga persiapan  terkait prasarana guna  antisipasi jika terjadi peningkatan wabah.

“Bagaimana persoalan epidemiologisnya, pengawasan perkembangan penyakit, melakukan kesiapan di daerah terkait sarana dan prasarana kesehatan terpenuhi atau tidak,” tegasnya .

Ketentuan di atas  tadi menurut  Ketua HKTI ini  merupakan salah satu dari lima arahan Presiden Joko Widodo untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.  Arahan lainnya dari Presiden adalah perlunya prakondisi dan sosialisasi protokol kesehatan sebaik-baiknya agar masyarakat masih tetap disiplin mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga semaksimal mungkin untuk tidak berada di dalam kerumunan.

“Kita harus menuju kepada bagaimana dari sisi kesehatan yang memiliki risiko paling rendah, tapi dari sisi ekonomi memiliki dampak tinggi. Itu yang jadi prioritas utama. Jadi, pada daerah zona hijau pasti menjadi prioritas utama, juga dari sisi ekonomi pada sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi itulah yang menjadi prioritas,” tutur Jenderal ini.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat konsolidasi. Dalam hal ini, penentuan daerah kenormalan baru harus terkoodinasi dengan baik, sehingga apa yang diputuskan bersama tidak menimbulkan kontradiksi di lapangan.

Desa Paling Siap Dengan Kenormalan Baru

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, Kementerian Desa sudah berupaya sekuat tenaga menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam penanganan Covid-19.

“Hal yang menggembirakan, kasus positif Covid-19 di desa lebih rendah dari yang ada di perkotaan. Hanya sekitar 2% saja warga di pedesaan yang terkena. Menurut data per 22 Juni, di desa hanya ada 894 warga yang positif Covid-19 dari keseluruhan 46.845 warga dalam angka nasional,” terangnya.

Dalam menghadapi pandemi ini, dana desa juga dialokasikan untuk sosialisasi hidup sehat maupun gerakan lawan Covid-19, penyediaan tempat cuci tangan di ruang publik, penyemprotan disinfektan, pendirian pos relawan desa dan pos gerbang desa, pendirian tempat isolasi dan penambahan jumlah tempat tidur, pengadaan masker, serta pendataan pemudik.

Kini dalam menghadap kenormalan baru, Budi Arie Setiadi optimistis bahwa desa segara bangkit menyokong perekonomian nasional dalam era normal baru (new normal) pandemi coronavirus disease 2019 (Covid)-19.

“Kita sama-sama berjuang, bertarung untuk menggerakkan kembali ekonomi kita, khususnya perdesaan sangat optimis, karena dengan minimnya Covid-19 melanda desa,” ujarnya.

menurutnya , Desa merupakan pusat produksi pangan akan segera meningkatkan produksi setelah menerapkan new normal sehingga membantu nasional agar tidak mempunyai ketergantungan pada impor pangan.

“Desa sebagai pusat produksi tanaman pangan bisa segera produktif membantu bangsa ini, khusunya soal ketergantungan impor pangan,” ujarnya. lebih lanjut  Budi mengtakan bahwa sesuai data, mayoritas desa di Tanah Air merupakan basis pertanian, yakni 86% dari 74.953 desa. “Kita berharap new normal ini kita maknai sebagai semangat baru, kedisiplinan baru, lebih produktif, lebih disiplin, lebis sehat, lebih aman dan maju,” ujarnya.

Tetapi yang pasti, lanjut Budi Arie, new normal bertujuan untuk kehidupan kita lebih produktif, disiplin, dan menjaga kesehatan, lebih memberikan nilai tambah bagi kehidupan, ekonomi, dan sosial budaya. “Karena memang perubahan ini sebagai konsekuesi dari pandemi Covid-19,” ujarnya.

Lebih lanjut,  Budi Arie menjelaskan untuk mewujudkannya terdapat berbagai tandangan yang dihadapi desa, di antaranya sejumlah 13.577 desa belum memiliki akses internet. Selain itu, 433 desa belum teraliri atau tanpa listrik.

“Dari 74.953 desa yang ada, masih ada 3.540 desa yang sangat tertinggal dan 17.633 desa yang tertinggal. Pekerjaan rumah kita masih sangat berat untuk beberapa tahun ke depan, ” imbuhnya. Budi Arie juga mengatakan bahwa Bumdes adalah instrumen sosial-ekonomi bagi warga desa untuk maju. Saat ini baru 18.195 Bumdes yang sudah di-profiling, dan sudah ada 4.651 Bumdes yang masuk klasifikasi maju.

“Kami berharap dengan kerja sama semua pihak baik swasta, BUMN maupun sivitas akademika, kita dapat saling berkolaborasi dalam memajukan potensi Bumdes di Indonesia,” demikian Budi Arie.

Dalam paparannya, Wakil Menteri Desa  itu menyebutkan  bahwa Kementerian Desa telah lakukan , Pertama penanganan kesehatan warga yang dilakukan di 64.291 desa dengan mengucurkan anggaran Rp3,03 Triliun. Kedua, Jaring Pengaman Warga Miskin di 68.103 desa untuk 7,18 Kelaurga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp4,31 Triliun. Ketiga, Kebangkitan Ekonomi Desa lewat Program Padat Karya Tunai Desa dengan menyasar 479.423 tenaga kerja dengan alokasi anggaran Rp1,49 Triliun.

Hingga 21 Juni 2020, tercatat 73.692 desa yang telah menerima Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKDes) atau setara 98 persen dari total desa sebanyak 75.436.

Desa yang telah menetapkan calon KPM BLT Dana Desa melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebanyak 71.199 desa atau setara 99 persen dari desa yang telah menerima Dana Desa. “Saat ini, sudah 68.103 Desa yang telah menyalurkan BLT Dana Desa atau sebesar 91 persen dari desa yang telah terima Dana Desa,” kata Budi lebih lanjut. 

KPM hingga 21 Juni 2020 telah mencapai 7.181.331 keluarga dengan uraian 1.938.959 KPM dengan perempuan sebagai kepala keluarga dan 278.084 keluarga yang anggotanya menderita penyakir kronis dan menahun.

“Dana Desa yang telah digunakan untuk BLT Dana Desa sebesar Rp4.308.798.600.000,” kata Budi Arie lebihlanjut.  Dari jumlah tersebut, Profesi Kepala Kepala Keluarga penerima BLT Dana Desa sekitar 88 persen atau sebanyak 6.297.025 KPM adalah petani dan buruh tani. Berikutnya kalangan Nelayan dan Buruh Tani sebanyak 315.028 atau sebanyak 4 persen. Buruh Pabrik sebanyak 138.754 KPM atau setara 2 persen. Gat/kop.