SEMARANG | KopiPagi : Program rumah tidak layak huni atau Rutilahu di Provinsi Jawa Tengah menarik perhatian DPRD Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, pada Rabu (26/01/2022) kemarin, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Jabar melakukan kunjungan lapangan melihat program Rutilahu di Desa Sudipayung Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal.
Kunjungan lapangan ke lokasi rutilahu tersebut, kata Anggota Komisi IV DPRD Jabar Jajang Rohana, dilakukan untuk menindaklanjuti kunjungan sebelumnya ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah terkait dengan program Rutilahu Provinsi Jawa Tengah.
“Sebelumnya Komisi IV kan sudah mengunjungi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Kali ini kita meninjau langsung seperti apa program Rutilahu yang mereka bangun di Kabupaten Kendal ini,” katanya Rabu (26/1/2022).
Jajang Menjelaskan, banyak hal yang bagus dari program Rutilahu Provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah bantuan stimulan untuk rumah sederhana sehat untuk masyarakat miskin. Melalui skema bantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, yang mempunyai peran masing-masing dalam memberikan bantuannya.
“Salah satunya adalah bantuan stimulan untuk pembuatan rumah sederhana sehat, bagi masyarakat miskin dengan skema bantuan dari pemerintah provinsi, kabupaten/ kota yang masing-masing mempunyai peran dalam memberikan bantuan,” tambah Jajang.
Jajang juga mengapresiasi basis data yang update, berkaitan dengan kondisi rumah di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya ada sekitar Rp1,5 juta rutilahu yang telah terdata untuk program tersebut, sehingga diharapkan bisa di implementasikan dengan dinas terkait di Provinsi Jawa Barat.
“Jadi selain skema yang bagus, kita juga mengapresiasi basis data yang update terkait dengan kondisi rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Tengah ini. Ada sekitar Rp1,5 juta rutilahu yang telah terdata untuk saat ini, jadi datanya update terus ya. Sehingga kita harapkan nantinya program-program bagus, yang mereka punya bisa kita rekomendasikan dengan dinas terkait di Provinsi Jawa Barat untuk di realisasikam dilapangan,” tutup Jajang Rohana. *W-mdk/Kop.
