KopiPagi | JAKARTA : Sejumlah elemen masyarakat menyoroti kemunculan vaksin Nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto usai tersingkir dari kursi Menteri Kesehatan.
Terkait polemik penggunaan vaksin nusantara, anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera dalam cuitan twitternya @mardanialisera menyebutkan, betapa pentingnya dasar pengetahuan (basis sains) sebuah vaksin.
“Ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara BPOM serta tim peneliti vaksin Nusantara dan ini perlu diperbaiki. Tidak bisa ditawar, vaksin Covid-19 harus aman, bermutu dan efektif,” tulis Mardani Ali Sera melalui akun Twitter-nya @MardaniAliSera, Sabtu (17/04/2021).
Selanjutnya, dia mengatakan, meski ada semangat cinta produk dalam negeri harus ikut prosedur dan SOP. “Semangat cinta produk dalam negeri harus ikut prosedur dan SOP. Vaksin Nusantara terkesan jalan sendiri,” tulis Mardani Ali Sera.
Dia juga menilai ada komunikasi yang tidak berjalan antara BPOM dengan tim peneliti vaksin Nusantara.
“Terkait polemik penggunaan vaksin Nusantara, basis sains mesti diutamakan. Ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara BPOM serta tim peneliti vaksin Nusantara dan ini perlu diperbaiki,” tambahnya.
Menurutnya, Vaksin Nusantara terkesan jalan sendiri. “Imbasnya, vaksin Nusantara belum memenuhi berbagai standar pengembangan vaksin yang baik seperti praktik klinis yang baik dan praktik pembuatan yang baik,” cuitnya.
Mardani menilai, harus ada perbaikan yang dilakukan tim peneliti vaksin Nusantara termasuk mengikuti saran BPOM.
“Mulai dari kaidah penelitian, metode produksi, kualitas bahan, serta bukti manfaat dan keamanannya. Ikuti saran dan rekomendasi tersebut karena jika uji klinis dijalankan tanpa mematuhi aturan dan standar yang ada, ke depan akan ada risiko masalah yang mesti ditanggung,” tegasnya.
Mardani mengajak untuk berpikir jangka panjang, jika BPOM selaku otoritas utama belum mengeluarkan izin lalu suntikan sudah diberikan, nanti siapa pihak yang bertanggung jawab bila ada gejala yang terjadi.
“Mari berpikir jangka panjang, jika BPOM selaku otoritas utama belum mengeluarkan izin lalu suntikan sudah diberikan, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gejala pasca vaksinasi,” cuitnya.
“Belum lagi, polemik yang ada di tingkat pusat seperti ini dapat berakibat pada munculnya kebijakan liar yang dijalankan pejabat daerah mengenai penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing. Niat baik harus diiringi dengan cara yang baik,” tambahnya. Otn/Kop.
