Jakarta Punya Monas, Ibu Kota Baru Akan Punya Monumen Pancasila

KopiOnline Jakarta,- Presiden Joko Widodo memastikan akan memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Pembangunan infrastrukturnya pun akan di mulai pada 2020 mendatang.

Seperti dikutip dalam paparan materi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Pemerintah telah memberikan gagasan desain untuk Ibu Kota baru. Dalam materi itu, terdapat tiga visi yang melandaskan gagasan desain Ibu Kota baru. Pertama, mencerminkan identitas bangsa. Dalam visi tersebut, desain Ibu Kota dilandaskan pada Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Visi tersebut menggambarkan Ibu Kota negara berbentuk segi lima yang merepresentasikan sebagai pancasila.

Selain itu, terdapat lapangan dan monumen Pancasila seperti Monas di pusat kota. Kawasan inti pusat pemerintahan berada di sekeliling dari lapangan dan monumen Pancasila. Adapun identitas bangsa terlihat dalam desain Morfologi dan fungsi-fungsi tata kota, ruang-ruang bagi aktivitas masyarakat yang mendorong prinsip gotong royong, dan fungsi-fungsi serta wadah yang melestarikan sejarah dan budaya bangsa seperti galeri nasional, museum, gedung pertunjukan dan taman-taman kesenian.

Visi kedua yaitu mewujudkan keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam desainnya. mengintegrasikan ruang hijau dan biru. Artinya akan dibangun ruang terbuka untuk publik agar bisa berjalan lalu lalang menuju pusat kota ataupun bersepeda.

Visi ketiga yaitu mewujudkan kota cerdas dan modern berstandar internasional. Artinya, mulai dari industri, energi, keamanan, kesehatan, perumahan, hingga swalayan akan menggunakan teknologi berstandar internasional. Selain itu, transportasi massal akan dibangun terintegrasi yang mana angkutan berbasis rel seperti bakal dibangun di tengah-tengah jalan raya.

Untuk diketahui, Ibu Kota baru bukan kota yang sepi kedepannya. Akan tetapi, di Ibu Kota baru ini akan dihuni sekitar 1,5 juta penduduk.

Butuh Waktu 25 Tahun

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menggelar Dialog Nasional III: Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung Saleh Afiff, kantor Kementerian PPa/Bappenas, Kamis (01/8/2019). Dalam kesempatan itu, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro membeberkan tahapan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Terdapat dua kandidat di Pulau Kalimantan, yaitu Bukit Soeharto (Kalimantan Timur) dan Gunung Mas (Kalimantan Tengah).

“Pada tahun 2024 kita mulai proses pemindahan,” ujar Bambang. 

Untuk zonasi kawasan inti pusat pemerintahan (2.000 hektare) akan berisi Istana, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), taman budaya, dan kebun raya. 

Tahapan berikut, yaitu 2025-2029, akan dibangun sejumlah properti di kawasan ibu kota negara (40.000 ha) antara lain perumahan ASN/TNI/Polri, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga pangkalan militer. 

Tahap berikut, yaitu 2030-2045 akan dibangun sejumlah instrumen berupa taman nasional, konservasi orang utan, klaster permukiman non-ASN, dan wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya. Ada dua zonasi dalam tahap ini, yaitu kawasan perluasan IKN I (200.000 ha) dan kawasan perluasan IKN II (lebih dari 200.000 ha). 

Perincian rancangan zonasi dan tahapan pembangunan dapat dilihat via gambar berikut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku siap memberikan kejutan kepada publik terkait rencana pemindahan ibu kota. Kejutan tersebut akan disampaikan kepala negara pada Agustus 2019 mendatang.

Kejutan yang akan disampaikan Jokowi, yakni lokasi Ibu Kota baru yang berada di wilayah Kalimantan. Meskipun pulau tersebut telah dipastikan menjadi Ibu Kota baru, namun pemerintah masih menutup rapat-rapat lokasi persisnya.

“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantan yang mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustus-lah,” kata Jokowi, dikutip melalui laman Sekretariat Kabinet, Selasa (30/07/2019).

Pernyataan Jokowi dikemukakan pada saat mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.

Jokowi mengutarakan, kajian pemindahan Ibu Kota saat ini belum tuntas. Menurutnya, ada beberapa hal yang masih dikaji lebih dalam, terutama terkait dengan masalah keamanan dan kebencanaan di wilayah Kalimantan.

“Kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena harus komplet,” jelasnya.

Jokowi mengakui bahwa rencana pemindahan Ibu Kota perlu segera diputuskan untuk memberikan kepastian. Namun, pemerintah tak ingin tergesa-gesa dalam mengkaji rencana pemindahan Ibu Kota baru.

Untuk informasi, rencana pemindahan Ibu Kota telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 edisi revisi bulan Juni 2019. Proyek ini berada dalam program prioritas nasional nomor 2.

Alokasi dana yang dibutuhkan untuk melancarkan pemindahan Ibu Kota mencapai Rp 83,8 triliun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Swasta.

Alokasi dana ini hanya untuk tahap awal, karena Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono pernah menyebut jumlah dana yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibukota mencapai lebih dari Rp 400 triliun.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun angkat bicara mengenai kepastian Kalimantan menjadi wilayah Ibu Kota baru. Namun menurut JK, pemilihan lokasi persis Ibu Kota baru harus mengedepankan aspek kehati-hatian.

Apalagi, sambung JK, mega proyek ini masih dalam tahap kajian awal yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Bahkan, belum ada perencanaan konkret untuk mengeksekusi rencana ini.

“Kalimantan lahannya luas. Jawa kan lahan besar tidak ada lagi. Tapi harus hati-hati juga. Contohnya, kalau di Kalimantan itu lahan gambutnya banyak, bisa terbakar,” kata Kalla.

“Kalau di Kalimantan, banyak bekas lubang-lubang tambang. Jadi semua harus dipilih dengan betul. Tapi ini makan tempo panjang,” jelas Wapres.

Meskipun lokasi persis Ibu Kota akan segera diumumkan, JK masih belum mengetahui apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan mengakomodir rencana pemindahan Ibu Kota baru.

“[Masuk] APBN itu kalau jelas perencanannya. Baru bisa masuk APBN. Belum ada perencanannya, gimana masuk APBN,” kata JK. suaara/cnbc/kop.