KopiOnline Jakarta,- Polemik terkait anggaran pada RAPBD DKI Jakarta 2020 membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan segera menyiapkan sistem baru untuk menggantikan sistem e-budgeting era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Alasannya, kata Anies Baswedan, sistem e-budgeting yang saat ini digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa menyaring penyimpangan anggaran. Namun demikian, Anies Baswedan tidak merinci lebih jauh sistem baru yang digagas usai kebobolan Pemprov DKI tersebut.
Dikatakannya, e-budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran elektronik yang diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 145 tahun 2013. Sistem ini digencarkan pada era Ahok namun memiliki sejumlah kelemahan.
“Karena seperti sekarang, kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan, ini adalah kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas begitu,” kata Anies Baswedan di Jakarta, Minggu (03/11/2019).
Dia mengatakan, nantinya sistem baru akan lebih transparan. “Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukkan semua. Sehingga harus rajin, harus jujur. Kalau sistem itu hanya berfungsi jika penggunanya jujur, nah, jika penggunanya rajin, maka akan kecolongan terus,” urai Anies Baswedan.
Beberapa hari belakangan, publik dihebohkan dengan serangkai anggaran janggal dalam APBD DKI Jakarta 2020. Beberapa di antaranya adalah anggaran pengadaan lem aibon senilai total Rp82,8 miliar dan anggaran pulpen yang disebut sebesar Rp123 miliar.
Setelah masalah itu mengemuka ke publik, Anies Baswedan hanya menyalahkan sistem yang dioperasikan sejak era Ahok. Otn/kop.
